Bank Pertanian Bisa Jadi Solusi – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Bank Pertanian Bisa Jadi Solusi

RIA/BKK
Depid SE M Si dan Prof Dr Azhar Bafadal

Untuk Meningkatkan Ekonomi Riil

BKK, KENDARI– Bank Pertanian yang khusus membiayai para petani dalam mengembangkan pertaniannya sudah lama diwacanakan dan direkomendasikan oleh para ahli. Sayangnya, sampai saat ini, bank tersebut masih sekadar wacana.

IST
Prof Dr Azhar Bafadal

Guru besar bidang ekonomi pertanian, Prof Dr Azhar Bafadhal menjelaskan, di sejumlah negara yang sudah maju pertaniannya, seperti Thailand dan China, mereka sudah memiliki bank pertanian. Para petani di negara itu pun leluasa mengakses kredit untuk bercocok tanam.

“Salah satu masalah serius yang dihadapi para petani kita dari dulu sampai sekarang adalah ijon atau hutang dari para pedagang. Itu benar-benar menjerat mereka. Tambah parah lagi dengan aksi para spekulan. Ini sebenarnya ironi karena pertanian yang menopang ekonomi kita, justru petaninya tidak makmur,” kata Azhar Bafadhal.

Padahal sebagai negara agraris, Indonesia sudah sepantasnya memiliki Bank Pertanian. Jika bank ini ada, dia yakin masalah yang selama ini dialami para petani maupun pertanian akan bisa diatasi.

Menurut Azhar, sulitnya mewujudkan bank pertanian karena para bankir selalu khawatir dengan risiko bisnis. Pasalnya, siklus pertanian memang berbeda dengan sektor-sektor yang selama ini ditangani oleh perbankan.

“Kalau memodali pengusaha itu kan minim risikonya. Mereka bisa tiap bulan menyicil kreditnya. Tapi petani? Mereka baru dapat uang kalau sudah panen. Belum lagi risiko panen yang bisa gagal. Ini yang selalu jadi kekhawatiran para pemodal. Jadi mereka selalu risih kalau ada petani yang mau mengakses modal. Bagaimana petani tidak lari (menghutang) ke pedagang kalau begitu keadaannya,” paparnya.

Padahal, kata Azhar, jika ada bank yang memahami siklus pertanian dengan baik, mereka bisa segera tahu (apa yang bisa dilakukan). Karena buktinya, bank pertanian di negara-negara lain bisa berkembang,” kata dia.

Negara dalam masalah ini, seharusnya bisa turun tangan dengan menjadi pemegang saham mayoritas. Azhar pesimis kalau Negara tidak bergerak, maka bank pertanian akan selamanya menjadi wacana.

RIA/BKK
Depid SE M Si

Direktur Pemasaran Bank Sultra, Depid mengakui wacana bank pertanian sebenarnya sangat baik. Selain memberikan modal kepada petani, bank juga bisa memberikan bantuan teknis bertani, penyuluhan terkait pupuk dan bibit, agar nantinya panen bisa berhasil. Dengan demikian, petani punya kemampuan untuk kredit.

“Dengan adanya Bank Pertanian, maka resiko gagal panen itu akan lebih kecil, karena dari cara tanamnya, bibitnya, pupuknya cara penanganan hama, mereka sudah lebih fokus dan lebih terintegrasi. Karena kalau kita hanya datang kasih uang, si petani hanya datang tanam, tidak tahu caranya memupuk, menangani hamanya dan memasarkannya, bagaimana dia akan membayar kreditnya,” jelasnya.

Lebih jauh dia katakan, Bank Sultra sendiri sudah mendorong akses permodalan kepada para petani mengingat perekonomian Sultra ditopang oleh pertanian. Komoditi yang sudah berjalan di sektor pertanian yaitu padi dan jagung.

Dari catatan Bank Sultra, kredit pertanian yang sudah disalurkan per 31 Agustus 2017 sebesar Rp 9,7 miliar dari target Rp 100 miliar. “Sebenarnya alokasi anggaran masih besar dari itu. Tapi semua pihak harus memiliki peran untuk mengembangkan sektor ini, kita tidak membiayai begitu saja, harus ada perhatian yang khusus,” kata Depid.

Dia mencontohkan, di Konawe daratan yang luas dan pengairan sudah ada, sebenarnya sudah menjadi modal untuk bisa mencapai hasil panen yang melimpah. Bahkan jika itu bisa dioptimalkan, Sultra tidak perlu lagi bergantung pada Sulawesi Selatan.

Kami selalu siap mendukung sektor pertanian ini. Kita sudah ada MoU dengan beberapa Pemda untuk sektor pertanian ini. Kemarin di Konawe Utara kita biayai penanaman jagung, yang kita inginkan bagaimana bisa berkelanjutan program ini dan semakin bagus cara menanamnya, semakin bagus pemeliharaannya, semakin bagus hasilnya dan semakin bagus pasarnya.

Pemerintah daerah dan pelaku-pelaku usaha bisa menghadirkan investor agar hasil pertanian kita tidak dijual mentah, tutupnya. (p14/b/aha)

To Top