Abu Hasan Perjuangkan Bantuan Perumahan untuk MBR – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Abu Hasan Perjuangkan Bantuan Perumahan untuk MBR

IST
Bupati Butur, Abu Hasan, saat bertemu Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dr Ir H Syarif Burhanuddin, di ruang kerjanya, Selasa (19/9).

BKK, KENDARI – Bupati Buton Utara (Butur), Drs H Abu Hasan MPd terus berupaya memperjuangkan masuknya program dari pemerintah pusat di daerahnya. Salah satunya dengan menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dr Ir H Syarif Burhanuddin M Eng di Jakarta, Selasa (19/9).

“Saya bertemu beliau untuk menyampaikan usulan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang memang masih dibutuhkan di Butur,” kata Abu Hasan melalui telepon selulernya kepada BKK sesaat setelah bertemu Dirjen Syarif Burhanuddin.

Menurut Abu Hasan, kebetulan, dia kenal dekat dengan Dirjen Syarif Burhanuddin karena sama-sama pernah aktif di HMI waktu saat menempuh pendidikan tinggi. “Saya tidak akan pernah lelah berjuang memanfaatkan jaringan saya di Jakarta untuk kepentingan rakyat Butur, khususnya masyarakat yang kurang beruntung baik dari sisi sosial maupun ekonomi,” tegas Abu Hasan.

Menurut Abu Hasan, menanggapi usulan Pemda Butur, Dirjen Syarif Burhanuddin menyambut baik dan menjanjikan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2018 mendatang. “Insya Allah Pak Dirjen berjanji akan menindaklanjuti usulan Pemda Butur. Kalau tahun 2017 ini 100 rumah, mudah-mudahan tahun 2018 mendatang sampai 200 rumah bisa dibantu,” katanya.

Menurut dia, program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Butur masih sangat dibutuhkan, karena masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, khususnya dari kalangan petani dan nelayan.

Dia menguraikan, dalam tahun anggaran 2017 saat ini Pemda Butur telah memprogramkan bantuan pembangunan enam jenis rumah. Yakni rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya mencapai ribuan, rumah ibadah, dan rumah sakit.
Selain itu ada juga pembanguna rumah sekolah yakni bagi guru-guru yang belum memiliki rumah, rumah quran, dan rumah adat.

“Pembangunan ke semua jenis rumah ini sedang dilakukan secara bertahap di enam kecamatan,” katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan berbagai kebijakan untuk memberi kemudahan memperoleh rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dari sisi pembiayaan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan, memiliki beberapa program pembiayaan yakni: Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang saat ini tengah dalam tahap pengkajian dan ujicoba.

Selain subsidi perumahan bagi pekerja formal, Kementerian PUPR juga mengembangkan skema pembiayaan bagi para pekerja informal seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang, nelayan dan lainnya.

Selain itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Permen PUPR tersebut membuka kesempatan untuk MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP, yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi persyaratannya oleh yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tetap.

Melalui Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tengah digodok, nantinya para pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun.

Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka dan KPR subsidi. Tabungan tersebut menjadi indikator bagi bank untuk menilai kemampuan keuangan calon penerima KPR. (lex)

To Top