Pengacara Apoteker Berencana Gugat Polda Sultra ke Praperadilan – Berita Kota Kendari
Headline

Pengacara Apoteker Berencana Gugat Polda Sultra ke Praperadilan

KASMAN/BERITA KOTA KENDARI
Tim Penasiht Hukum apoteker berinisial YWK saat melakukan jumpa pers.

BKK, KENDARI – Penyitaan ribuan butir tramadol yang berujung pada penetapan tersangka seorang apoteker berikut asistennya menuai protes keras dari tim penasihat hukum.

Mereka menilai langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan apoteker dan asistennya, yang masing-masing berisial WYK dan AL, kurang tepat.

“Kami sayangkan kenapa barang itu (tramadol) disita, dan klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, barang itu didapat bukan dalam kondisi transaksi jual beli,” ujar Fatahillah SH, Sabtu (16/9).

Lalu, sambung dia, hingga kini belum ada kesimpulan resmi dari para korban, bahwa akibat mengonsumsi tramadol yang disita kepolisian dari apotek Qiqa Farma. Sejauh ini belum ada saksi yang menerangakan bahwa para korban membeli tramadol dari apotek Qiqa Farma.

Selain itu, tambah Fatahillah, tramadol ini masih diizinkan peredarannya. Hal itu, sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.

“Kesimpulan awal yang kami analisis berdasarkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kendari adalah korban mengalami gangguan mental akibat menonsumsi PCC, bukan tramadol,” katanya.

Fatahillah juga bercerita mengenai kronologis penyitaan ribuan butir tramadol yang disita polisi.
Diurakan, bahwa berawal dari polisi yang datang ke apotek Qiqa Farma menangakan pil paracetol, caffeine, dan carisoprodol (PCC). Asisten apoteker AL yang kala itu melayani polisi berpakaian sipil menyatakan tidak ada.

“Kemudian polisi tanya lagi, kalau tramadol, ada. Asisten apoteker itu mengaku ada tramadol tapi katanya harus melalui resep dokter,” ungkap Fatahillah.

Lalu, polisi meminta untuk melihat tramadol tersebut. Sang asisten mengizinkan, namun ternyata tramadolnya disita dalam kondisi kemasan sedang tersegel.

“Kami sedang pikirkan untuk melakukan upaya hukum praperadilan. kami masih mengumpulkan bukti jika nantinya akan dilakukan praperadilan,” tandasnya.

Masih kata Fatahillah, dirinya menganggap tidak ada kaitannya sama sekali antara tramadol kliennya dengan jatuhnya puluhan korban akibat PCC.

“Kliennya kita ini tidak produksi obat. Tramadol itu yang disita itu dibeli juga di Kendari ini,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sultra Harmawati menuturkan, antara PCC, somadril dan tramadol memiliki perbedaan. Dijelaskan, somadril sudah ditarik dari peredarannya sejak 2013. Somadril, sebut dia, salah satu komposisinya carisoprodol.
Sementara, PCC bukan obat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah dari bahan kimia, dari tumbuhan mineral, hewan yang dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit.

“Sedang PCC bukan menyembuhkan. Sehingga saya tidak mengatakan PCC sebagai obat, saya katakan PCC tablet putih yang mengandung paracetamol, caffeine, dan carisoprodol. Memang itu ilegal,” jelasya.

Kemudian, tramadol, ini merupakan obat legal yang resmi beredar di Indonesia. Tramadol, tegas dia, bukan narkotikan dan bukan psikotropika.
Menurut BPOM, tramadol tergolong obat keras tertentu karena sering disalh gunakan.

“Kesimpulannya bahwa antara kasus PCC dan tramadol beda,” tuntas Harmawati. (man)

To Top