Komisi Informasi Tak Kunjung Dilantik, ICW Pertanyakan Komitmen Keterbukaan Pemprov Sultra – Berita Kota Kendari
Beranda

Komisi Informasi Tak Kunjung Dilantik, ICW Pertanyakan Komitmen Keterbukaan Pemprov Sultra

ICW dan Puspaham Sultra bertandang ke Sekretaria AJI Kendari.

Kadiskominfo: Pelantikan di Oktober

BKK, KENDARI – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tak kunjung dilantiknya Komisi Informas (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra). Padahal, kelima komisoner telah ditetapkan sejak Februari 2017.

“Sampai sekarang belum ada kejelasan. Oleh karena itu kami menagih sebenarnya soal komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra akan kejelasan hasil proses seleksi yang sudah dilakukan tim seleksi terkait dengan penetapan komisioner, pelantikan harusnya sudah dilakukan,” ujar Peneliti ICW Abdullah Dahlan, Selasa (12/9) malam, saat berkunjung di Sekretariat Aliansi Jurnalis Insependen (AJI) Kendari.

Karena jika tidak ada kejelasan pelantikan, publik akan bertanya dan meragukan komitmen Pemprov Sultra dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia menduga, Pemprov Sultra masih menggunakan paradigma lama yang menganggap bahwa pemerintah tidak boleh dikontrol dan sulit dijamah publik.

“Padahal, kalau ini (pelantikan KI) tidak dilakukan, Pemprov Sultra telah melakukan pembangkangan atas perintah undang-undang. Bagi kita, kalau ini digantung terlalu lama, keraguan kita akan komitmen pemerintah membangun pemerintahan yang bersih. Sebab, jangan sampai hadirnya KI ini dianggap sebagai sebuah ancaman,” katanya.

Seharusnya, menurut Abdullah, justru lembaga KI sebagai instrumen yang bisa membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita mendorong badan publik untuk terbuka. KI ini sebenarnya positif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Tapi kalau belum dilantik dan digantung, justru ada keraguan, jangan-jangan mereka tidak mau membangun prisnsip-prinsip keterbukaan,” semprotnya.

Di tempat yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra Kisran Makati mengatakan, KI sedang dalam persimpangan jalan.

“Harapan kita bisa lebih cepat dilantik. Karena harusnya KI itu sudah harus terbentuk di Sultra sejak 2010,” tuturnya.

Kisran menyebut, pemprov dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sultra terkesan masih tidak ikhlas memberi informasi yang luas kepada masyarakat.

“Pelantikan KI ini juga justru digoreng di DPRD Sultra. Ini berhubungan dengan keterbukaan informasi, DPRD dan pemprov belum mau membuka diri, dan banyak hal disembunyikan dalam kebijakan sumber daya alam,” tudingnya.

Apalagi, tambah Kisran yang tidak lain Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra ini, izin usaha pertambangan (IUP) cukup banyak. Bahkan terbanyak di Indonesia.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam menuturkan, pihaknya pernah memanggil pemprov. Dan, di situ terungkap bahwa molornya pelantikan ini berkaitan dengan anggaran KI. Sebab, jelas dia, dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum ada anggaran yang disiapkan untuk KI.

“Oleh karena itu ditunggu anggarannya. Jadi, kemungkinan besar proses pelantikan akan dilakukan November dan Desember, sehingga pada Januari praktis sudah berjalan karena anggarannya sudah tersedia,” ujar Taufan.

Menurut dia, akan menjadi tidak bagus jika KI sudah dilantik tapi belum beraktivitas. Dan anggaran yang disiapkan itu nantinya akan melekat di Kominfo Sultra.

“Tapi bahwa secara kelembagaan komisi informasi adalah lembaga independen, hanya fasilitas dan pemberian honor akan dilengketkan di kominfo,” ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Kusnadi mengaku, pelantikan Komisi Informasi akan dilakukan Oktober ini.
“Waktunya belum kita pastikan tapi pelantian paling lambat Oktober,” janji Kusnadi kepada Berita Kota Kendari saat dihubungi lawat telepon selulernya, Rabu (13/9) malam.

Berkait proses penganggaran, Kusnadi belum bisa memastikan apakah melekat di Dinas Kominfo atau dikelola sendiri dengan sistem dana hibah.  “Semua itu tergantung BPKAD (badan pengelola keuangan dan aset daerah). Kalau saya terserah saja,” tuntasnya. (man/b/iis)

To Top