Bisnis & Ekonomi

Pencairan Dana Proyek Bisa Non Tunai di Bank Sultra

SUMARDIN/BERITA KOTA KENDARI
Peserta sosialisasi implementasi transaksi non tunai.

BKK, KENDARI- Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910 mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) melakukan sosialisasi implementasi Transaksi Non Tunai dan PenandatangananNota Kesepahaman dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Se Sultra.

Direktur Utama Bank Sultra, Khaerul Kemala Raden mengatakan, pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah pada dasarnya meliputi transaksi penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran.

“Seumpama ada bendahara Pemda yang ingin membayarkan dana proyek, maka pembayarannya sudah dilakukan secara non tunai yang pembukuannya ada di bank. Artinya, tidak ada lagi pembayaran secara tunai dari bendahara ke rekanan Pemda yang mengurusi proyek ,” ujarnya seusai mengikuti sosialisasi implementasi transaksi non tunai di Restoran Fajar, Rabu (13/9)

Ia menuturkan, ada 17 kabupaten Se Sultra dan Bank Sultra sudah melakukan tahapan pengerjaan infrastruktur untuk menunjang transaksi non tunai tersebut.

“Untuk transaksi non tunai, baru transaksi pengeluaran Pemprov yang sudah berjalan duluan. Kabupaten Bombana tinggal melink-kan saja jaringan dengan pemda provinsi, dan hal tersebut bukan hal yang sulit karena pemda lain sudah mempunyai cabang masing-masing,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pihaknga menggandeng Bank DKI yang sudah mempunyai teknologi yang mendukung transaksi non tunai untuk proyek. Bank Sultra tinggal mengadopsinya.

Ia berharap, kemajuan teknologi yang dimiliki Bank DKI tersebut kelak akan memudahkan transaksi anggaran pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan transaksi non tunai di Sultra. (p12/c/aha)

To Top