Lingkar Sultra

Bendahara Desa se Butur Dilatih Kelola Siskeudes

IST
Para bendahara desa saat menjalani simulasi pengelolaan aplikasi Siskeudes di di Aula Bappeda Butur, Selasa (5/9).

BKK, BURANGA– Aparat desa yang tergabung dalam profesi bendahara dan operator se Kabupaten Buton Utara (Butur) mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi atau dikenal dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), di Aula Bappeda Butur, Selasa (5/9).

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buton Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari.

Ditemui disela kegiatan itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Butur, Roman mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dijelaskan, pelatihan perangkat desa tahun 2017 ini dibagi dua angkatan, yakni angkatan pertama tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus yang diikuti Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan Kulisusu Barat. Kemudiann angkatan kedua dari tanggal 7 hingga 9 Agustus dengan disusul dari Kecamatan Wakorumba Utara, Kambowa, dan Bonegunu.

“Tenaga pengajar pelatihan ini dari BPKP perwakilan Provinsi Sultra Kendari,” ujar Roman.

Dalam pelatihan tersebut, disampaikan gambaran umum mengenai aplikasi Siskeudes, serta penjelasan mengenai berbagai menu yang ada dalam aplikasi. Kemudian peserta pelatihan melakukan simulasi pengisian aplikasi, dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pembukaan.

Roman menambahkan, kegiatan itu merupakan implementasi UU Nomor 6 tahun 2014, di mana desa diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, kata dia, dari implementasi itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi bendahara dan operator desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi.

“Tujuan utama adanya aplikasi Siskeudes adalah agar aparat desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, serta diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” jelas Roman. (cr10/c/aha)

To Top