Beranda

Pemprov Tegaskan Tanah di Nangananga Milik Pemerintah

IST
Ilustrasi lahan yang disengketakan warga dan Pemprov Sultra, di Nangananga.

BKK, KENDARI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan tanah di Nangananga yang diklaim warga adalah tanah pemerintah daerah (pemda).

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ali Akbar menyatakan itu, Jumat (25/8), menjawab tuntutan warga yang berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa hari lalu.

”Kami tidak salahkan masyarakat Nangananga yang berunjuk rasa di DPRD berapa hari lalu, karena itu haknya untuk mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diambil oleh pemda,” kata Ali kepada wartawan melalui pesan WhatsApp.

Dikatakan, tanah yang dipermasalahkan itu yang sebenarnya tanahnya pemda. Ceritanya begini, “Ada beberapa masyarakat yang menjual dengan harga murah kepada masyarakat yang saat ini menuntut dan merasa dirugikan oleh pemda,” paparnya.

”Seharusnya mereka marah pada masyarakat tempat mereka pernah beli yang tidak bertanggung jawab, bukan sama pemda yang tidak mengetahui apa-apa. Adakah harga tanah 1 hektare hanya Rp 200.000? Itu kan tidak mungkin,” cibir Ali.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya akan membicarakan persoalan ini dengan masyarakat yang merasa dirugikan. “Tapi jangan menentukan harganya sendiri, karena itu tanah adalah tanah pemda. Ibaratnya rumah kami juga itu yang kami banyar. Bila mereka sendiri yang menentukan harga, itu yang tidak akan kita terima,” jelasnya.

”Jika mereka tidak terima, maka kami akan serahkan ke pihak berwajib atau diselesaikan secara hukum. Karena, kita mempunyai kekuatan hukum atau dasar hukum yang sudah kita siapkan atas masalah ini. Jadi, kita akan uji alasan masing-masing siapa yang benar. Kalau memang itu tanah masyarakat, kita akan ganti rugi,” katanya. (/c/iis)

To Top