Kasuistika

Belum Dilimpahkan, Kejati Kembali Pertanyakan Berkas Kasus Pengadaan Bibit Fiktif Konut

IST
Ilustrasi bibit jati

BKK, KENDARI – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra kembali pertanyakan berkas perkara tahap satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit pada 2015 di Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Pasalnya, hingga akhir pekan lalu berkas perkara yang ditangani penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sultra sejak beberapa bulan lalu belum juga dilimpahkan. Padahal dikabarkan berkasnya telah lengkap (P-21) sesuai petunjuk jaksa.

“Sampai saat ini berkasnya belum kita terima,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Kejati Sultra Janes Mamangkey, Jumat (25/8).

Ia memaparkan, berkas perkara kasus ini sebelumnya telah dikembalikan jaksa untuk kedua kalinya, disertai petunjuk jaksa yang meminta penetapan tersangka atas nama Lili Jumarni dan Saenab, karena kedunya dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Namun kabarnya, penyidik Polda Sultra tidak hanya menetapkan dua nama saja, tetap tiga tersangka baru yang salah satunya adalah Ahmad,” jelasnya.

Kasus ini sendiri, lanjut Janes, telah bergulir sejak 2016 dengan kerugian negara sebesar Rp 700 juta dari total anggaran Rp 1,1 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.
“Khusus pengadaan bibit dan penanaman jati, terjadi perbedaan besaran anggaran dalam kontrak dan daftar pagu anggaran (DPA). Yang mana, dalam kontrak tertera anggaran sebesar Rp 879 juta, sementara dalam DPA berjumlah Rp 1,176 miliar,” paparnya.

Sementara itu, masih kata Janes, khusus pada pengadaan Eboni dan Bayam diduga kuat fiktif. Sebab, yang harusnya diadakan eboni dan bayam masing-masing sebanyak 2.750 bibit, justru hanya bibit eboni yang diadakan.

“Kemudian bibit jati yang seharusnya diserahkan dan dinikmati masyarakat, malah ditanan pada tiga lahan milik pejabat Konut,” pungkasnya. (cr5/c/iis)

To Top