Feature

Balai TN Wakatobi Lepas Liarkan Sembilan Ikan Napoleon

ISWANDI/BERITA KOTA KENDARI
Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kemal Amas saat melepasliarkan sembilan ikan Napoleon di Pelabuhan Pangulubelo, Kelurahan Mandati, Wangiwangi Selatan, akhir pekan kemarin.

BKK, WANGIWANGI – Sebanyak 9 ekor ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus) dilepasliarkan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi ke habitat aslinya. Sembilan ikan yang tergolong satwa dilindungi itu sebelumnya disita oleh tim patroli pengamanan kawasan fungsional SPTN Wilayah I Wanci, di Karang Kapota, zona pemanfaatan lokal pada kawasan TN Wakatobi, 5 Agustus 2017.

Kegiatan pelepasliaaran ini digelar di Pelabuhan Pangulubelo, Kelurahan Mandati, Wangiwangi Selatan. Acara ini dihadiri Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kemal Amas didampingi Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, Heri Santoso, serta Kepala Seksi SPTN Wilayah I, Lukman Hidayat.

Menurut Lukman, dari hasil penyelidikan PPNS kehutanan, tidak ditemukan unsur perbuatan pidana dari insiden sebelumnya. Pasalnya, ikan-ikan Napoleon ini bukan sengaja ditangkap, melainkan masuk ke dalam bubu nelayan. Karena itulah, ikan-ikan itu akhirnya dilepasliarkan.

Dia menambahkan, Napoleon sebenarnya masuk dalam kategori Apendiks 2. Namun karena Wakatobi adalah Taman Nasional, penangkapan dan peredarannya tidak diperbolehkan. Jika ditemukan, pihaknya berwenang merampasnya untuk selanjutnya dikembalikan ke habitatnya.

Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kemal Amas menerangkan, kawasan konservasi menganut tiga prinsip, yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Dalam kasus ini, lanjut dia, nelayan bisa saja memanfaatkan sumber daya kelautan. Namun tidak diizinkan untuk ikan-ikan yang statusnya dilindungi, seperti Napoleon.

ISWANDI/BERITA KOTA KENDARI
Ikan Napoleon yang hendak dilepasliarkan di Taman Nasional Wakatobi.

Adapun arti Apendiks 2, jelasnya, adalah jenis yang bisa diperdagangkan tapi sesuai dengan kuota. Sedangkan wilayah Wakatobi dan bahkan Sulawesi Tenggara tidak ada perusahaan yang memperoleh kuota untuk melakukan penangkapan.

“Jadi masyarakat harus dibina untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Itu menjadi satu kesatuan agar kekayaan biodiversiti terjaga dan menjadi unggulan untuk Wakatobi,” jelasnya.

Dari sisi perlindungan dan pengawetan, Wakatobi sudah sangat cukup layak. Namun yang masih perlu diperhatikan adalah pemanfaatan, di mana ukuran dari pemanfaatan untuk skala taman nasional adalah jumlah kunjungan, dan peningkatan PNB. Jadi mesti dibangun infrasrtuktur pendukung untuk menghadapi peningkatan jumlah kunjungan di mana Wakatobi adalah salah satu destinasi yang paling top di Indonesia.

Iya juga yakin ke depan antara pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sinkronisasi untuk peningkatan PNBP tersebut. (k2/b/aha)

To Top