Lingkar Sultra

Pergantian Sekwan Picu Reaksi DPRD Koltim

RAHIM/BKK
Irwansyah

Bupati Tak Pernah Konsultasi dengan Pimpinan Dewan

BKK, TIRAWUTA- Mutasi yang dilakukan Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah terhadap jabatan Sekretaris DPRD Koltim memicu tanggapan miring dari DPRD setempat. Pasalnya, pergantian jabatan Sekwan dari Abdul Gani Jamal ke Abharam tidak melibatkan dewan. Bupati dalam hal ini, dianggap tidak menjalankan aturan.

Ketua Fraksi PPP, Irwansyah mengungkapkan, pergantian Sekwan ini setidaknya menyalahi dua aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada pasal 31 ayat 3, disebutkan bahwa Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

“Kami di fraksi tidak pernah tahu sampai tiba-tiba ada pelantikan Sekwan yang baru. Ini jelas sudah mengabaikan aturan PP No 18,” kata politisi PPP tersebut.

Yang kedua kata dia, pergantian Sekwan Koltim juga tidak sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manejemen ASN. Pada pasal 127 ayat 3, Sekretaris DPRD ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan pimpinan DPRD.

“Namun inilah yang tidak pernah dilakukan PPK ataupun yang lain. Saya selaku ketua fraksi dan pimpinan komisi tidak pernah tahu tentang seleksi (jabatan Sekwan),” katanya kepada wartawan, kemarin.

Dia mengingatkan, pergantian jabatan Sekwan berbeda dengan pergantian jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Sekwan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati, tetapi secara kinerja, bertanggung jawab kepada DPRD. Untuk itu dalam pengangkatan Sekwan, Bupati harus ikut aturan dengan membahasnya bersama-sama dengan DPRD.

“Nah ini yang kita tanyakan, kenapa bupati tidak mengindahkan aturan main yang ada,” sindirnya.
Namun dia menegaskan, bahwa DPRD tidak pernah menolak siapapun orang yang ditunjuk pada posisi Sekwan. Asalkan kata dia, memang sudah memenuhi syarat.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Koltim Hj Rahmatiah Lukman juga mengaku tidak mengetahui adanya pergantian pejabat Sekwan. “Saya juga kaget, kok kenapa tiba-tiba ada pelantikan Sekwan. Saya lagi di Bandung ikut Rakernas, lalu dengar dari teman-teman bahwa ada pelantikan Sekwan. Saya juga bingung, ini Bupati bagaimana?” katanya.

Rahmatiah membenarkan bahwa pergantian Sekwan seharusnya dibicarakan dengan pimpinan dan dikonsultasikan dengan fraksi-fraksi di DPRD, sesuai PP No 18 tahun 2016 tersebut. Namun kenyataannya, dirinya selaku pimpinan DPRD tidak dilibatkan hingga akhirnya pelantikan Sekwan yang baru dilakukan.

“Untuk kebijakan (mengenai orang yang ditunjuk oleh Bupati), kami oke-oke saja. Tapi kan ada yang namanya aturan. Dalam pasal 31 ayat 3 itu harus ada persetujuan DPRD. Tapi kami tidak pernah dilibatkan di situ,” ujarnya. (cr8/b/aha)

To Top