Urus Izin Usaha Mikro Tidak Perlu ke Disperindagkop – Berita Kota Kendari
Beranda

Urus Izin Usaha Mikro Tidak Perlu ke Disperindagkop

IST
Ilustrasi usaha mikro

Kecamatan Poasia Mulai Terapkan Yanter

BKK, KENDARI – Pemerintah Kecamatan Poasia mulai menerapkan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (Yanter) terhitung sejak Senin (21/8). Kini masyarakat yang ingin mengurus izin usaha mikro bisa melakukannya di Kecamatan Poasia, tidak perlu lagi harus ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi (Disperidagkop) Kota Kendari.

Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani saat peluncuran program ini mengatakan, kemarin, ini dilakukan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Kendari.

“Jadi kewenangan yang sifatnya perizinan mikro itu sudah dilimpahkan di kecamatan. Oleh karenanya kita menindaklanjuti dengan berbagai aturan dalam kaitannya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) baru, sehingga kita buka satu seksi di kecamatan yakni seksi pelayanan terpadu,” paparnya.

Ia melanjutkan, masyarakat kota yang ingin mengurus izin usaha mikro tidak perlu lagi ke Disperidagkop tapi bisa melakukannya di Kecamatan Poasia.

“Penerapan Yanter ini juga sebenarnya merupakan tindak lanjut dari aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 4 Tahun 2010. Sebenarnya pelayanan terpadu ini sudah dilakukan sejak 2010, hanya saja kita belum terapkan. Sebab itu memerlukan persiapan yang lebih matang,” jelasnya.

Sementara, Camat Poasia Yahya mengatakan, pelayanan terpadu ini sebenarnya diterapkan di semua kecamatan, namun terkendala belum adanya pendelegasian.

Menurut dia, tujuan diterapkannya Yanter khususnya di Kecamatan Poasia adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi semua izin usaha mikro kecil yang tidak ditangani oleh pelayanan satu pintu, itu dilaksanakan di kecamatan, yang mana yang lalu-lalu semua dilakukan oleh pelayanan satu pintu,” katanya.

Setelah diterapkannya Yanter di Kecamatan Poasia, untuk usaha mikro maka izinnya usahanya dilakukan di Kecamatan Poasia.

“Izin usaha yang kita tangani ada batasa-batasanya, yakni modal usahannya minimal sebesar Rp 20 juta. Dan, untuk mengurus izin usaha tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis,” tambahnya.

Ia menyebut, syarat untuk mengurus izin usaha mikro antara lain kartu tanda penduduk (KTP) wilayah Kecamatan Poasia, jika lokasinya milik sendiri maka harus ada surat kepemilikan tanahnya, dan jika meminjam lokasi pun harus ada surat perjanjian pinjam lokasi. (cr6/c/iis)

To Top