Kasuistika

Polda Tunggu Kesimpulan JPU Kasus yang Menjerat Mantan Dirut PT Bososi dan PT BBSM

IST
Ilustrasi

BKK, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang menunggu kesimpulan hasil penelitian jaksa atas berkas dua tersangka kasus dugaan penambangan ilegal.

Kedua tersangka itu yakni Mantan Direktur Utama PT Bososi Pratama Andi Uci Abdul Hakim dan Direktur Utama PT Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM) Dzul Jaelani Fahmi.

“Penyidik masih menunggu hasil penelitian jaksa. Kami berharap berkasnya langsung dinyatakan P-21 (lengkap),” ujar Kepala Subbidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Bidhumas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Senin (21/8).

Dolfi mengungkapkan, berkas kedua tersangka dinyatakan belum lengkap (P-19) oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, sehingga dikembalikan disertai petunjuk.
Setelah penyidik memenuhi petunjuk jaksa, berkas tahap satu kembali dilimpahkan. Kini, berkas tersebut masih dalam penelitian jaksa.

“Satu dua hari ini hasilnya akan diketahui. Apakah berkasnya langsung P-21 atau masih P-19,” kata perwira polisi dengan satu melati di pundak ini.

Jika berkasnya dinyatakan P-21, Dolfi bilang, penyidik akan menyusulnya dengan pelimpahan tersangka berikut barang bukti atau tahap dua.

Diberitakan, Penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra menghentikan aktivitas PT BBSM karena diketahui menambang di luar izin usaha pertambangan (IUP).
Ore nikel hasil produksi sekitar 7.000 metrik ton telah dipasang garis polisi. Alat berat yang digunakan untuk mengeruk nikel sudah diamankan di Mapolda Sultra yakni empat unit excavator, dua unit buldozer serta enam unit dump truk.

Sejak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Andi Uci dan Dzul langsung dikerangkeng di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sultra.

Kedua tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. (man/c/iis)

To Top