Lingkar Sultra

Massa Pro-Kontra Bupati Koltim Gelar Aksi Bersamaan

ABDUL RAHIM/BERITA KOTA KENDARI
SUASANA aksi unjuk rasa yang digelar secara bersamaan oleh massa pro dan massa kontra Bupati Koltim Tony Herbiansyah, di halaman Gedung DPRD Koltim, Senin (21/8).

BKK, TIRAWUTA- Ketegangan mewarnai aksi dua kubu berlawanan yang kemudian saling berhadap-hadapan di Gedung DPRD Kolaka Timur, Senin (21/8).

Dua kubu ini adalah Gerakan Rakyat Kolaka Timur Menggugat (GRKM) yang kontra kebijakan Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah. Satunya lagi menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Koltim (AMPKT), yang merupakan pendukung Bupati Koltim. Beruntung, aparat kepolisian sigap membentuk barikade yang memisahkan kedua kubu tersebut, sehingga potensi bentrokan dapat dihindari.

Unjuk rasa yang dimotori GRKT ini memang sudah berembus beberapa hari sebelumnya. Mereka menamakan aksinya 218, mengikuti gerakan 212 yang populer dalam kasus Ahok. Selama sepekan terakhir, aktivis 218 ini membagi-bagikan brosur yang berisikan pernyataan sikapnya.

Peristiwa ini diawali kedatangan ratusan massa GRKT ke DPRD Koltim untuk menyampaikan tuntutannya. Namun hanya berselang beberapa menit kemudian, massa pro Bupati Koltim yang jumlahnya jauh lebih banyak, juga tiba di tempat yang sama.

Aparat kepolisian yang sudah tiba lebih dahulu kemudian memasang barikade untuk memisahkan kedua kubu. Massa GRKT kemudian dipersilahkan masuk ke DPRD Koltim untuk menyampaikan pernyataan sikapnya.

Di hadapan wakil rakyat, massa GRKT yang dikoordinir Ridwan Iskandar meminta DPRD memberikan dukungan politik atas tuntutan mereka, yakni menuntut Bupati Koltim mundur dari jabatannya. Setidaknya, ada tiga poin yang menurut versi GRKT, merupakan pelanggaran berat di masa pemerintahan Bupati Koltim.

“Kami meminta pihak penegak hukum segera melakukan investigasi dan pengusutan dugaan terjadinya KKN. Diantaranya, adanya pekerjaan pembangunan empat buah box culvert di Kecamatan Ueesi tahun anggaran 2016, sebesar Rp 2 miliar lebih yang telah dinyatakan 100 persen, namun sebagaian diduga fiktif,” katanya.

Kedua, adanya pemotongan gaji atau sertifikasi guru-guru pada triwulan IV 2016. Harusnya, para guru menerima dana sertifikasi selama tiga bulan. Kenyataannya, yang diterima hanya dua bulan.

“Artinya, telah terjadi pemotongan anggaran satu bulan dan uangnya diduga mengalir pada isteri bupati, dalam kapasitasnya sebagai Kadis Dikbudpora,” katanya.

Ketiga, adanya dugaan gratifikasi dalam penerbitan izin eksploitasi di Kawasan Rawa Tinondo. Dengan kasus-kasus ini, lanjut Ridwan Iskandar, Bupati diduga telah melakukan penyimpangan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran perundang-undangan yang sangat serius, sehingga berpotensi merugikan daerah serta masyarakat secara umum di Koltim.

“Oleh karena itu, kami minta kepada DPRD Koltim untuk melakukan rapat pleno luar biasa. Kami meminta kepada DPRD agar segera menyelamatkan daerah ini dan jangan diam melihat persoalan dan permasalahan yang dihadapi rakyat Koltim,” tuturnya.

Akan tetapi, tekanan dari massa pro Bupati Koltim di luar ruangan membuat pertemuan ini hanya berlangsung singkat. Wakil DPRD Koltim, Djuliansi yang menerima aspirasi tersebut berjanji akan segera melakukan koordinasi bersama rekan-rekannya. Usai menyampaikan aspirasinya, massa langsung membubarkan diri dan meninggalkan gedung DPRD Koltim.

Sementara itu, koordinator AMPKT, Eritman Rahmat meminta DPRD Koltim untuk tidak menandatangani pernyataan sikap dari pihak GRKT. AMPKT menilai tuduhan-tuduhan yang dilayangkan GRKT, tidak didasari pada bukti-bukti yang kuat.

“Terkait isi surat pernyataan yang ada dalam aksi 218, harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dia harus punya dasar dalam membuat pernyataan itu. Karena kalau ternyata tidak bisa dibuktikan, maka kami akan tuntut mereka secara hukum,” kata Eritman.

Dihubungi kembali, Ridwan Iskandar membantah bahwa poin-poin dalam pernyataan sikap itu didasari asumsi. Dia mengatakan siap jika persoalan ini dibawa ke ranah hukum.

“Saya akan pertanggungjawabkan jika nantinya ada yang keberatan. Ini bukan fitnah atau pun asumsi seperti yang disampaikan mereka. Apalagi kami akan mendorongnya sampai ke Presiden dan KPK, tentu harus punya bukti-bukti yang kuat,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkab Koltim, Abdul Rahmat enggan mengomentari pernyataan sikap GRKT. “Saya tidak mengerti apa tuntutan pihak yang kontra (Bupati) itu. Karena waktu kejadian, saya di kantor Pemda, bukan di DPRD,” kata Rahmat.

Namun Rahmat mengakui, sehabis berunjuk rasa di DPRD, massa pro Bupati Koltim, AMPKT, melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Koltim. Di kantor bupati, mereka mendesak Bupati Koltim agar segera memecat lima mantan pejabat karena alasan tidak lagi aktif sebagai PNS.

“Yang saya tahu itu ada aksi (AMPKT) di kantor bupati yang menuntut mantan-mantan pejabat dipecat. Mereka meminta bupati segera mengusulkan pemecatan mereka kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” katanya.

Adapun lima mantan pejabat yang diminta dipecat itu adalah mantan Sekretaris Daerah Koltim, Anwar Sanusi, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bambang Setyo Budi, mantan Kepala Dinas Sosial Narto, mantan Kepala Dinas Perhubungan, Amran Firdaus dan mantan Kepala Dinas Perizinan, Marwah A Nadja. Informasi yang beredar, kelima mantan pejabat ini terlibat dalam aksi kontra bupati tersebut. (cr8/b/aha)

To Top