Lingkar Sultra

DPRD Terima Pertanggungjawaban APBD Butur 2016

IST
BUPATI Buton Utara Abu Hasan saat menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Butur Tahun Anggaran 2016 kepada Wakil Ketua DPRD Sujono.

BKK, BURANGA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Utara secara bulat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Selanjutnya, LKPD tersebut dibuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam sidang paripurna penetapan Perda tentang LKPD TA 2016, di gedung DPRD Butur, Senin (21/8), seluruh tiga fraksi, yakni Fraksi Amanat Rakyat, Fraksi Rakyat Bersatu dan Fraksi Kebangkitan Demokrat menerima dan menyetujui laporan penggunaan APBD 2016 tersebut.

“Selanjutnya, Perda itu akan dibawa ke Gubernur Sultra untuk dievaluasi,” kata Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah yang memimpin jalannya sidang.

Meskipun diterima, ada beberapa sorotan yang disampaikan tiga fraksi melalui juru bicaranya masing-masing. Umumnya menyinggung penilaian Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemkab Butur ta 2016.

Selain itu, fraksi-fraksi juga menekan pemerintah yang dianggap tidak maksimal dalam penggarapan Pendapatan Asli Daerah. Sepanjang tahun lalu, PAD yang berhasil dihimpun hanya Rp 12 miliar dari target Rp 13 miliar.

Tetapi secara keseluruhan, kata Rukman, fraksi-fraksi di DPRD Butur bisa menerima LKPD tersebut. “Setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan alot terkait penggunaan APBD di setiap komisi, tiga fraksi di DPRD Butur menyatalan menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah yang dipaparkan oleh Bupati Buton Utara,” tutur Rukman.

Menanggapi pernyataan DPRD, Bupati Butur Abu Hasan mengapresiasi kinerja legislatif yang dianggapnya telah bekerja secara maksimal membahas, menganalisa dan mengevaluasi LKPD. Dia juga berterima kasih atas saran maupun kritikan yang disampaikan masing-masing fraksi.

“Kami percaya, seluruh anggota DPRD yang terhormat memiliki pemikiran dan keinginan yang sama dengan kami, untuk mendorong percepatan pembangunan di segala lini. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antara Pemkab dengan legislatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, ucap dia.

LKPD ini, sambung Abu Hasan harus tuntas dibahas dan diparipurnakan. Pasalnya, jika tak tuntas, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2017 tak bisa diusulkan.

“Pembahasan LKPD merupakan perintah undang-undang. Ini sangat strategis untuk mendapatkan masukan dari legeslatif terkait pelaporan keuangan daerah. Persetujuan laporan ini tentu diberikan berdasarkan penilaian kritis dan pertimbangan yang objektif terhadap LKPD 2016,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini juga ikut dihadiri Wakil Bupati Butur Ramadio serta beberapa pejabat lingkup pemerintah daerah setempat. (cr10/b/aha)

To Top