Headline

Ganti Rugi Tanaman hanya Berlaku bagi yang Punya Rekomendasi SK Kemenhut

ABDUL RAHIM/BERITA KOTA KENDARI GANTI RUGI LAHAN. Pertemuan antara masyarakat bersama pihak terkait guna mediasi permasalahan ganti rugi tanaman rakyat di lokasi yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Ladongi di Aula Kantor Camat Ladongi Koltim, Sabtu (19/8).

Proyek Bendungan Ladongi, Koltim

BKK, TIRAWUTA- Masih banyaknya kesalahpahaman masyarakat terkait ganti rugi tanaman yang terdampak pembangunan Bendungan Ladongi, Kolaka Timur, mendorong Pemerintah Kecamatan Ladongi menggelar mediasi antara masyarakat petani setempat dengan pihak terkait. Mediasi ini bertujuan menjelaskan bagaimana sesungguhnya proses ganti rugi serta siapa saja yang berhak mendapatkannya.

Bertempat di Aula Kantor Camat Ladongi, Sabtu (19/8), kegiatan mediasi itu dihadiri pihak Balai Wilayah Sungai IV, BPN Sultra, BPN Koltim, Dinas Kehutanan Sultra, BPKP Sultra, SNPT Pembangunan Bendungan Ladongi serta Pihak Kejati Kejati Sultra. Acara ini juga melibatkan satuan tugas jaksa yang menjadi pengacara negara.

Camat Ladongi, Ridwan Nasir menjelaskan, sebagian masyarakat Ladongi memiliki lahan produksi Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Pinjam Lahan (HPL) dari penurunan status hutan oleh Kementerian Kehutanan RI. “Terkait ganti rugi, masyarakat yang terdampak pembangunan proyek ternyata mendapatkan informasi yang simpang siur. Kami khawatir ketidakjelasan informasi mengenai ganti rugi ini akan memunculkan gejolak, sehingga kami berinisiatif mendatangkan pihak-pihak berkompeten untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya,” papar Ridwan.

Dari pertemuan ini terungkap, pembayaran ganti rugi tanaman yang nantinya terkena dampak proyek sementara diproses. Setidaknya masih ada tujuh tahapan yang harus dilalui.

Proses ini menitikberatkan pada verifikasi dokumen SK Kementerian Kehutanan RI terkait penurunan status dari kawasan Hutan Lindung menjadi HGU, HTR, atau HPL. Dokumen ini sangat penting bagi BPN untuk memastikan luas wilayah yang terdampak dan siapa saja petani yang mendapatkannya.

Jika proses ini belum selesai, ganti rugi tidak bisa dibayarkan. Ini sudah sesuai dengan aturan pencairan anggaran yang diungkapkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Namun persoalannya, belum ada satu pun petani yang menyetorkan dokumen HGU, HTR, atau HPL.

Pihak Kejati Sultra yang diwakili Muhammad Amir menjamin tidak akan ada masyarakat yang dirugikan dalam proses proses perhitungan ganti rugi. Asalkan yang bersangkutan mampu memperlihatkan bukti lahan garapannya mengantongi rekomendasi resmi dari Kemenhut RI.

“Jadi tolong kepada bapak-bapak sekiranya ada yang sudah memiliki pegangan atau surat dokumen yang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah dijelaskan tadi, agar secepatnya disetorkan guna keperluan verifikasi. Setelah itu, anggaran ganti rugi tanaman sudah bisa dicairkan,” kata Amir.

Amir juga meminta agar pihak terkait lainnya memberikan informasi yang jelas dan sesederhana mungkin kepada para petani, mengenai apa saja yang harus mereka siapkan. Jika perlu, dibangun posko khusus yang berfungsi sebagai tempat warga mengetahui perkembangan informasi proses ganti rugi ini.

“Saya melihat masih banyak warga kita yang tidak bisa mengakses informasi yang valid. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi ganti rugi ini,” tambahnya, yang kemudian direspons oleh BWS IV untuk membangun posko yabg dimaksud.

Setelah mendapatkan pemaparan dari berbagai pihak terkait, masyarakat tampaknya bisa menerima. Namun mereka meminta pemerintah agar membantu mereka mencairkan ganti rugi mengingat proyek ini sudah berjalan sejak 2016, dan sejak itu pula mereka kehilangan lahan garapannya. (cr8/aha)

To Top