Beranda

Warga Nangananga Minta DPRD Sultra Dihearing dengan Saleh Lasata

YUSRIL/BERITA KOTA KENDARI
Warga Nangananga menyebut Pemprov Sultratidak punya hak atas tanah seluas 100 hektare yang kini dilakukan penggusuran.

Sengketa Lahan antara Pemerintah Vs Warga

BKK, KENDARI- Puluhan warga Nangananga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Senin (14/8), menggelar rasa di gedung Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Mereka mendesak Ketua DPRD Sultra menghentikan penggusuran lahan secara paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Oleh Pemprov, lahan itu untuk pembangunan stadion dan sarana olahraga.

Koordinator aksi, Asis Tora mengatakan dalam orasinya, Pemprov sudah beberapa kali melakukan penggusuran di lahan warga, karena mengklaim lahan seluas 796 hektare yang ada di Nangananga adalah milik pemerintah.
”Padahal tanah tersebut, sejak tahun 1913 masyarakat sudah berada di lokasi itu,” beber Asis Tora.

“Selain itu, bedasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kendari Nomor 76 Tahun 1976, Nangananga merupakan tanah negara bebas. Kami punya dokumen di atas dokumen terkait kepemilikan lahan. Tapi pemerintah melakukan penggusuran secara paksa dan menyiagakan tentara dan polisi untuk berjaga di sana,” lanjutnya.

Ia membeberkan juga, lahan warga yang digusur sudah seluas 100 hektare.
”Pengusuran secara paksa ini kami duga ada kepentingan bisnis di sini. Padahal itu adalah lahan warga setempat, dan kami juga sudah membayar pajak dari tanah itu. Jadi, pemerintah tidak punya hak untuk itu,” tegas Asis Tora.

Menurut dia, sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra Saleh Lasata beberapa waktu lalu, setelah dilakukan hearing dengan menghasilkan keputusan peninjauan kembali kepemilikan lahan tersebut.

Namun, lanjut dia, karena Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra La Ode Ali Akbar merekayasa dengan memalsukan dokumen lahan di Nangananga, sehingga persoalan lahan tersebut tidak selesai hingga sekarang.

”Jadi kami meminta kepada DPRD Sultra untuk memanggil pihak panitia pengadaan tanah di Nanganaga tersebut, yakni Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata, La Ode Ali Akbar, dan mantan Lurah Baruga Amir Hasan, untuk melakukan hearing bersama warga Nangananga,” pinta demonstran. (p13/c/iis)

To Top