Headline

Pelantikan Tujuh Pejabat Eselon Dua Terancam Batal

IST
Ilustrasi

Belum Ada Rekomendasi dari KASN

BKK, RUMBIA- Prosesi lelang jabatan eselon dua untuk tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bombana yang sudah memasuki tahap akhir, terancam batal. Pasalnya, sampai saat ini Komisi Aparatur Sipil Negara belum memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan tujuh pejabat eselon itu.

Informasi yang dihimpun koran ini, Senin (7/8) menyebutkan, tahapan pelaksanaan uji sudah sampai pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test). Tercatat, puluhan calon pejabat yang tersebar di daerah itu telah mengikuti tahapan ini.

Tujuh jabatan yang diperebutkan dalam lelang itu adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Penelitian Pembangunan Daerah, Asisten III Setkab, Staf ahli bupati bidang hukum, serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Saat ini, tujuh OPD ini masih dipimpin oleh pejabat pelaksana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, H Burhanuddin A HS Noy SE MSi mengaku belum menerima rekomendasi dari KASN tersebut. Namun diakuinya, rekomendasi KASN itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelantikan bagi peserta yang lulus lelang jabatan.

Sejauh ini tambah Burhanuddin, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan pelaksanaan proses lelang jabatan ini, hasil akhirnya akan disampaikan kepada Pj Bupati. “Jadi hingga saat ini rekomendasi dari KASN belum kami terima. Soal jadi atau tidaknya pelantikan pejabat, itu tergantung atasan kami yakni Pj Bupati,” jelas Burhanuddin.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi I DPRD Bombana, Aflan Zulfadly ST MEng menyatakan, sebaiknya Pj Bupati Bombana Hj Sitti Saleha SE MSi menahan diri untuk melakukan pelantikan pejabat.
Meski proses tahapan seleksi telah usai lanjut dia, namun jika rekomendasi KASN ini belum ada, maka tidak sepantasnya Pj Bupati itu melakukan pelantikan.

“Kalau rekomendasi KASN sudah ada, saya pikir itu bukan jadi soal bila dilakukan pelantikan. Inikan masalahnya tidak ada, sebaiknya jangan lakukan karena rekomendasi KASN itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi kalau mau melakukan pelantikan,” katanya.

Menurutnya, proses pelantikan yang dilakukan tanpa rekomendasi KASN secara otomatis akan berdampak buruk bagi pejabat yang mengikuti lelang jabatan ini. Legalitasnya akan dipertaruhkan.

“Hitungannya sangat sederhana, kalau memang rekomendasi KASN belum ada, kenapa tidak pelantikan ini ditunda dulu hingga rekomendasi keluar. Lagipula kan sudah ada bupati terpilih, jadi tidak perlu dipaksakan kalau memang belum memenuhi syarat,” tukas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bombana ini. (r2/b/aha)

To Top