Lingkar Sultra

Kecelakaan Akibat Jalan Rusak, Warga Harus Berani Tuntut Pemerintah

Salah satu jalanan yang rusak parah, dengan lubang yang dalam yang menyebabkan banyak pengendara terjatuh di Jalan Tamalaki. Foto: Armin/BKK

KOLAKA, BKK- Musim Hujan membuat Jalan rusak dan berlobang besar di Kota Kolaka hampir merata, hal tersebut menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena itu masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, harus berani menuntut pemerintah.

“UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, memberi peluang setiap pengguna jalan raya negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota bisa menuntut pemerintah untuk mengganti rugi atas kecelakaan yang dialaminya,” kata direktur LSM Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin, Minggu (16/7).

Dengan kondisi jalanan di kota Kolaka yang saat ini banyak yang rusak parah dan berlubang besar, menurut Herman, pemerintah harus menaati UU lalu lintas yang menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Herman menegaskan, yang dimaksud pemerintah dalam UU Lalu Lintas adalah pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas segala kemungkinan kecelakaan dan kerugian masyarakat. Sebab, begitu pentingnya sarana dan prasarana lalu-lintas yang baik, berkualitas, serta mulus bagi masyarakat dan untuk mendukung kemajuan pembangunan serta integrasi nasional dan keberhasilan pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan umum dan pengembangan wilayah.

Terkait hal itu, dalam pasal 24, pemerintah segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah, wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Karena itulah, Herman menyarangkan jika ada masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak, harus berani menuntut pemerintah berdasarkan pasal 273. Pada ayat 1 Pasal 273 dengan tegas mengatakan, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Dalam ayat 2, jika pengendara mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.

Ayat 3, jika sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

“Sementara ayat 4 menegaskan, jika penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta,” kata Herman.

Untuk itulah pemerintah diminta untuk memperbaiki jalanan rusak dan berlobang besar, sebab jalan yang rusak dan berlobang sangat membahayakan pengendara kendaraan, terutama kendaraan roda dua.

Begitupun kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, supaya berani menuntut pemerintah.

“Ini juga untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasaran jalan,” tegas Herman Syahruddin.

Ditambahkannya, sebelum melapor ke pihak berwajib dan pengadilan, masyarakat diingatkan untuk menyiapkan dua atau tiga saksi yang melihat dilokasi kejadian, kemudian buat berita acara sendiri atau bisa juga dibuatkan sanak saudara secara tertulis. (r3/nur)

To Top