Pendidikan

Jawaban Plt Rektor Menanggapi Carut Marut Uang Pangkal UHO

KENDARI, BKK – Penolakan penerapan uang pangkal bagi calon mahasiswa pendaftar jalur mandiri di Universitas Halu Oleo tidak akan membuahkan hasil. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap pihak kampus sudah sesuai ketentuan dan memiliki dasar yang kuat.

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UHO, Prof Supriadi Rustad mengatakan, UHO dan universitas yang lainnya telah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas calon mahasiswa melalui seleksi mahasiswa melalui seleksi prestasi akademik dengan ketat.

Ia menjelaskan, kebijakan seleksi ketat dimaksudkan untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik, bukan sekedar untuk memenuhi kuota. Kemudian untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, UHO perlu memperbaiki struktur penerimaan baik melalui subsidi APBN, dana hasil kerjasama dan sumbangan pendidikan dari masyarakat.

“Uang pangkal bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur SMMPTN Tahun 2017 merupakan kebijakan yang sah sesuai dengan pasal 8 Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang BKT dan UKT pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti, sebagai salah satu kebijakan untuk memperbaiki postur anggaran,” terang Supriadi melaui press releasenya, Sabtu (15/7).

Untuk masalah nominal uang pangkal, dia menjelaskan bahwa anggaran UHO tahun 2017 atau tahun sebelumnya terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran kampus dan jumlah dosen dan mahasiswa. Saat ini pembiayaan kuliah di UHO hanya 1/3 dari standar ideal BAN-PT dimana rata rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) per kepala mahasiswa per tahun sebesar Rp 18 juta.

“Naiknya postur anggaran akan dialokasi untuk perawatan kampus, layanan akademik dan kemahasiswaan, memperbaiki gaji dosen non-PNS dan satuan pengamanan yang nilainya masih dibawah UMR. UHO telah menciptakan sistem uang pangkal yang terdiri dari 5 tingkatan, yang memungkinkan masyarakat memilih besaran uang pangkal sesuai kemampuan ekonominya. Uang pangkal terendah adalah satu juta rupiah,” tuturnya.

Supriadi menambahkan, pada postur anggaran sebelumnya, bantuan pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada dari APBN. Anggaran yang berasal dari rupiah murni (APBN), sekitar 78% digunakan untuk membayar gaji dosen dan staf kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara kontribusi anggaran dari kerjasama dan lainnya hanya sekitar 6% dari total anggaran.

“Sehingga UHO, termasuk di dalamnya mahasiswa dan lainnya tidak mungkin menghalang-halangi masyarakat mampu untuk memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas layanan akademik,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Rektor III UHO, La Ode Ngkoimani sebelumnya juga menjelaskan, besaran biaya nominal yang dikeluarkan jika dibanding dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di Indonesia uang pangkal bagi maba SMMPTN UHO masih kategori rendah.

“Saya tegaskan bahwa uang pangkal bagi mahasiswa baru bukan untuk kebutuhan panitia pada SMMPTN tahun 2017 ini, tetapi untuk memperbaiki layanan akademik di UHO,” pungkas Ngkoimani yang juga sebagai Ketua Panitia SMMPTN UHO. (p12/nur)

To Top