Pendidikan

Uang Pangkal UHO tak Bisa Dibatalkan

Ketua Panitia SMMPTN , Dr La Ode Ngkoimani SPd MSi (kanan) dan Kabag Humas UHO La Ode Maulid saat menggelar konferensi pers di rektorat. (Foto Sumardin/BKK)

KENDARI, BKK– Pemberlakuan uang pangkal di Universitas Halu Oleo (UHO) untuk calon mahasiswa tahun akademik 2017-2018 yang melalui jalur mandiri menimbulkan polemik.

Banyak pro dan kontra yang menanggapi berlakunya uang pangkal yang diberlakukan tersebut. Mulai dari demontrasi yang terus terjadi di UHO dan ancaman pemboikotan pelaksanaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) UHO yang akan dilaksanakan Juli ini.

Ketua Panitia SMMPTN , Dr La Ode Ngkoimani SPd MSi menjelaskan, proses seleksi calon mahasiswa UHO sampai saat ini sudah sesuai dengan peraturan Kemenristekdikti. Penerapan uang pangkal itu pun sudah sesuai dengan Permenristekdikti nomor 39 Tahun 2017 yang berlaku pada seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan sebagaimana tuntutan massa aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Terkait dengan uang pangkal ini calon mahasiswa yang sudah diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN tidak dikenakan uang pangkal melainkan untuk jalur SMMPTN UHO yang kuotanya hanya 30 persen,” tegasnya saat menggelar konferensi pers, Jumat (14/7).

Wakil Rektor III UHO ini menjelaskan, uang pangkal tersebut bukan untuk kepentingan panitia melainkan akan dikelola secara kelembagaan dan tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara.

“Ini bukan pungutan liar atau gelap, dalam peraturan pemerintah, pungutan lain selain UKT yang dinamakan uang pangkal atau penyebutan uang sumbangan pendidikan lainnya diperbolehkan dan sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 39 Tahun 2017,” ujarnya.

Penerapan uang pangkal ini pun tidak seragam di semua program studi, sebab tergantung dengan kebutuhan lembaga program studi masing-masing. Nominal terendah adalah Rp 1 juta untuk fakultas ilmu budaya dan tertinggi adalah Rp 450 juta untuk fakultas kedokteran. Namun, menurut Ngkoimani, uang pangkal yang diberlakukan UHO sendiri paling terendah di seluruh Indonesia.

“Kalau memang menuntut kebutuhan program studi yang sesungguhnya, maka nilai atau besaran uang pangkal yang diterapkan UHO masih sangat rendah, lebih kecil dibandingkan dengan pengembangan institusi dan prodi yang ideal sesungguhnya dan kita juga mempertimbangkan pendapatan masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara (Sultra),” paparnya.

Adapun masyarakat yang tidak sanggup untuk melakukan pembayaran uang pangkal dalam kategori terendah itu, lanjutnya, maka calon mahasiswa tersebut direkomendasikan untuk melakukan pendaftaran tahun depan atau mendaftar pada universitas lainnya yang masih membuka ruang. (p12/nur)

To Top