Beranda

Ormas Anti-Pancasila Bakal Ditindak Tegas

KENDARI, BKK – Organisasi kemasyarakat yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila siap-siap mendaptkan sanski administrasi maupun pidana.

Demikian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Di Sultra, Perppu tersebut sudah disosialisasikan pada Kamis (13/7), di salah satu rumah makan di Kota Kendari.

Sosialisasi ini dilakukan Kepala Badan Intelijen Negera Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Andi Sumangerukka.

Dihadiri Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Ponadi SIK, Pasi Intel Korem 143/HO Kendari Mayor Arm Sumarsono, tokoh agama, serta beberapa ormas di Sultra.

Andi menuturkan, Perppu tersebut berisi norma atau aturan tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu ini berlaku umum terhadap ormas manapun yang ada di Indonesia.

“Hadirnya Perppu ini untuk mengingatkan dan mencegah ormas yang keluar dari ideologi Pancasila. Kalau ormas yang keluar dari ketentuan maka kita harus tertibkan,” tegas jenderal TNI bintang satu ini.

Menurut dia, dalam Perppu tersebut ada beberapa pasal krusial, di antaranya pasal 59. Di mana, dalam pasal ini secara spesifik memuat hal-hal yang dilarangan dilakukan ormas.

Sementara pada pasal 60 hingga pasal 62 memuat sanksi, baik administrasi maupun pidana. Dan, pasal 82A memuat tentang lamanya sanksi pidana bagi ormas yang melanggar ketentuan.

“Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas tidak lagi melalui pengadilan tapi proses ini berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham,” jelasnya.

Sementara, Ponadi mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Karena, sambung dia, Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) akan terancan dengan hadirnya ormas anti-Pancasila.

“Mudah-mudahan dengan keluarnya perpu ini pancasila dan NKRI tetap terjaga. Perppu ini untuk memisahkan ormas yang berideologi pancasila dan mana yang anti Pancasila,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Sumarsono menuturkan, hadirnya Perppu tersebut untuk menjaga NKRI agar tidak terpecah bela dengan adanya ormas anti-Pancasila.

“Tentu kita semua tidak inginkan negara yang kita cintai ini terpecah seperti negara Timur Tengah saat ini,” pungkasnya. (man)

To Top