Direktur PDAM Minta KPK Telusuri Pemilik Rekening BRI – Berita Kota Kendari
Headline

Direktur PDAM Minta KPK Telusuri Pemilik Rekening BRI

“Untuk itu saya meminta kepada pihak KPK untuk menelusuri ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), siapa pemilik rekening palsu tersebut”
Darmin, Direktur PDAM Kota Kendari

KENDARI, BKK – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kendari, Damin mengaku sangat berterima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Menurutnya, dengan pemeriksaan baginya makin memperjelas bahwa penyelewengan penyertaan modal dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari rekening pemerintah daerah (Pemda) ke PDAM Kendari untuk pembelian alat-alat lem fiktif senilai Rp 3,3 miliar tidak benar.

Namun demikian Darmin meminta KPK agar menelusuri pemilik rekening di BRI dilaporkan ke KPK sebagai rekening pengelolaan dana pengadaan alat-alat lem fiktif senilai Rp 3,3 miliar.

“Untuk itu saya meminta kepada pihak KPK untuk menelusuri ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), siapa pemilik rekening palsu tersebut. Selain itu, saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pihak KPK adanya pemeriksaan ini,” ujar Damin kepada jurnalis BKK di temui di kantornya, Jumat (14/7).

Menurut Darmin, setelah ditelusuri nomor rekening yang tercantum dalam laporan di KPK berbeda dengan nomor rekening asli PDAM Kendari.

Lebih jauh Darmin menguraikan, tujuan kedatangan KPK di PDAM Kendari hanya semata-mata mengklarifikasi mengenai aduan masyarakat, terkait adanya penyelewengan penyertaan modal di PDAM. Damin menjelaskan, penyertaan modal itu ada dua jenis, yakni penyertaan modal dalam bentuk kas, dan penyertaan modal dalam bentuk fisik.

“Penyertaan modal dalam bentuk kas kami sudah tunjukan kepada pihak KPK dan semua kelengkapan sudah lengkap, membuat pihak KPK acungkan jempol karena fisik kas kami lengkap. Sedangkan penyertaan modal dalam bentuk fisik PDAM Kota Kendari adalah obyek, kami hanya operator sehingga pekerjaa tender itu dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari,” ungkap Damin.

Karena itulah, pihak KPK datang mengambil data ke PDAM Kendari dan semua kelengkapan sudah disampaikan kepada mereka (KPK) berkait apa saja yang dibantu di PDAM, di 2016 sudah dicatat sebagai aset.

Inilah, tutur Damin, yang diincar pihak KPK, jangan sampai PDAM Kendari belum mencatat sebagai aset. Ternyata, kata dia, pihaknya sudah mencatatnya sebagai aset dalam data keuangan yang diaudit.

“Selain itu, SP2D dari rekening pemerintah daerah (Pemda) ke PDAM Kendari, untuk pembelian alat-alat lem fiktif senilai Rp 3,3 milar,” ujarnya.

Kepada KPK, Damin mengatakan, bahwa pembelian alat lem senilai Rp 3,3 miliar adalah palsu berdasarkan yang tercatat di SP2D.

“Kenapa saya katakan palsu, karena 2011 tidak ada uang sebesar Rp 3,3 miliar yang masuk ke rekening PDAM Kendari. Bakan kami juga sudah membuktikannya dengan rekening koran, karena rekening koran tidak bisa berbohong,” paparnya.

Masih kata Damin, berdasarkan yang diterimanya dalam berita acara alat-alat lem yang dimaksud adalah dalam bentuk barang, sehingga banyak masyarakat yang mengklaim bahwa sanya dilaksanakan dan dikelolah langsung oleh PDAM.

“Makanya saya sampaikan langsung kepada KPK, tidak ada aturannya PDAM diseluruh Indonesia untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mulai dari proses tendernya sampai dengan pelaksanaan,” terangnya. (cr6/lex)

To Top