ORI Sedang Dalami Pungutan di Sekolah – Berita Kota Kendari
Headline

ORI Sedang Dalami Pungutan di Sekolah

Kepala Ombudsman Sultra, Aksah (Foto Sumardin/BKK)

KENDARI, BKK – Ombdusman Republik Indonesia (ORI) Sultra mendukung langkah Dikbud Sultra yang akan memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pungli dalam penerimaan siswa baru.

“Kadis memang harus tegas melakukan pencegahan pungli di sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat,” kata Kepala ORI Sultra, Aksah kepada jurnalis BKK, Rabu (12/7).

Aksah menjelaskan, saat ini ORI Sultra masih mendalami beberapa informasi dari orang tua siswa terkait pembayaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pungli pada PPDB SMA/SMK lalu.

“Kalau memang terbukti atau pembayaran tersebut memenuhi unsur pungutan liar akan kami koordinasikan kepada Kadis dan juga tim Saber pungli,” tegasnya.

Dia mengatakan, pungutan bersifat memaksa, seperti jumlah uang yang akan dibayar ditentukan jumlahnya, waktu pembayarannya ditentukan. Sebaliknya, sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat, tergantung kemampuan dan keikhlasan sipenyumbang.

“Informasi yang kami terima, pembayaran di sekolah tersebut adalah sumbangan tapi sesungguhnya memenuhi unsur pungutan karena jumlahnya ditentukan dan batas waktunya juga ditentukan,” katanya.

Aksah yang juga mantan wartawan ini menguraikan, Menteri Pendikan dan Kebudayaan sudah melarang adanya iuran komite sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016.

Aksah menyatakan, satuan pendidikan tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pungutan uang komite kepada orang tua siswa, sebab larangan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Kata Aksah, yang boleh dilakukan adalah penggalangan sumbangan suka rela yang tidak mengikat dan tidak mematok jumlahnya berapa dan berbasis keikhlasan.

“Jika sekolah menentukan jumlah iuran dan ada jangka waktu pembayarannya, itu sudah termasuk pungutan, sehingga hal ini bertentangan dengan peraturan Mendikbud dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menuturkan, jika masih ada satuan pendidikan yang melakukan pungutan, itu sudah termasuk adalah pungli.

“Kami akan terus monitoring, jika diketemukan Ombudsman akan langsung mengkoordinasikan dengan tim saber pungli, agar segera ditindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ungkapnya.

Sementara itu, Ashar selaku Anggota DPRD Kendari, juga mengatakan bahwa sekolah tidak diwajibkan lagi memungut uang komite yang ada adalah sumbangan.

“Kedepan komite sekolah diwajibkan lagi melakukan pungutan iuran komite. Artinya tidak lagi bersifat wajib tetapi bersifat sumbangan, sehingga sumbangan yang diberikan tergantung kemampuan orang tua siswa dan tidak dipaksakan. Orang tua siswa harus sudah tahu ini, agar siswa tidak perlu dibebani,” tuturnya.

Kedepan, kata Ashar, ia menghimbau agar sekolah tidak perlu lagi memungut uang komite kepada siswa, karena bukan lagi kewajiban sehingga tidak membebani orang tua peserta didik.

“Jika diketemukan satuan pendidikan yang melakukan pemungutan iuran komite, Dikmudora Kota harus memberikan teguran, kalau perlu kedepan harus diberikan sanksi. Mulai, sekarang harus dihentikan, kalau meminta sumbangan boleh tetapi tidak mematok berapa sumbangan yang harus diberikan,” pungkasnya.

Selain itu, Ombudsman meminta kadis utk menghentikan pungutan di SMA/SMK sederajat sebagai Sultra yg dilakukan melalui uang komite sekolah. Uang komite sekolah itu adalah pungutan krn ditentukan jumlah dan batas waktu pembayarannya. (p12/lex)

To Top