Awas! Lakukan Pungutan, Sekolah Disanksi – Berita Kota Kendari
Headline

Awas! Lakukan Pungutan, Sekolah Disanksi

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Masa penerimaan siswa baru, biasanya dimanfaatkan sekolah memungut sejumlah biaya kepada orang tua siswa.

Kasus seperti ini pun marak terjadi Kota Kendari atau daerah lain di Sultra. Informasi yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra menyebutkan, mereka sudah mendapatkan informasi adanya pungutan dalam penerimaan siswa bari tahun 2017 ini.

“Kalau pengaduan khusus kami belum ada. Baru informasi yang harus kami investigasi lagi kebenarannya,” kata Kepala ORI Sultra, Aksah kepada BKK, Rabu (12/7).

Informasi masih adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru 2017 saat ini memang masih terdengar di masyarakat.

Pungutan tersebut bentuknya ada uang bangku, sumbangan untuk komite sekolah, dan penjualan baju seragam sekolah.

Terkait informasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, menyatakan akan memberikan sanksi sanksi kepada sekolah yang terbukti memungut uang pendidikan dalam bentuk apa pun kepada siswa baru selama proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017/2018.

“Kalau ada yang menemukan sekolah lakukan pungutan selama penerimaan siswa baru agar dilaporkan kepada saya,” kata Kepala Dinas Dikbud Sultra, Damsid, kepada wartawan, Rabu (12/7).

Menurut Damsid, pungutan pendidikan tidak dibenarkan karena untuk mencukupi kebutuhan pelayanan siswa seluruhnya telah dipenuhi pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ditegaskan, selama proses penerimaan tidak boleh ada pungutan, persoalan ada hal-hal tertentu yang sifatnya urgen maka dibicarakan bersama orang tua siswa paska penerimaan.

“Walaupun proses penerimaan sudah selesai, namun tim masih siap menerima aduan dari masyarakat jika menemukan praktik pungli di sekolah,” kata mantan Dekan FIsipol Unhalu ini.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah membuat proses penerimaan siswa baru untuk menghindari pungutan melalui penerimaan sistem online baru untuk tingkat SMA dan SMK.

Damsid menyebutkan, jika terbukti ada pungutan, maka Dikbu akan menjatuhkan disiplin kepada kepala sekolah selaku penanggungjawab sekolah.

Langkah Dikbud Sultra mendapat dukungan anggota DPRD Sultra, Abdul Rasyid Syawal SPd. Bahwa sudah sepantasnya Dikbu bertindak tegas kepada sekolah yang melaukan pungutan dalam penerimaan siswa baru.

“Dikbud harus konsisten menjalankan aturannya, karena memang ada larangan dari Kementrian,” tegasnya.

Menurutnya, sistem penerimaan online adalah cara pemerintah untuk menghindari pungutan. Namun jika masih ada praktek pungutan berarti memang ada niatan dari sekolah yang tidak bagus.

Diuraikan, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), sehingga tidak perlu lagi memungut biaya dari orang tua siswa. “Kondisi ekonomi saat ini masih memprihatinkan, jadi jangan lagi bebani masyarakat dengan pungutan dalam sektor pendidikan,” kata mantan aktivis HMI ini. (p12/lex)

To Top