Beranda

Mengkhawatirkan, Kota Kendari Dirundung Inflasi Tertinggi Kedua di Indonesia

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Kota Kendari mengalami inflasi tertinggi kedua di Indonesia. Menyikapi kondisi ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kendari bersama Bank Indonesia (BI), Kamis (6/7), menggelar rapat koordinasi (rakor).

Kepala Perwakilan (KPw) BI Sulawesi Tenggara (Sultra) Minot Purwahono mengutip rilis Badan Pusat Staitistik (BPS) Sultra bahwa pada Juni tercatat Kota Kendari mengalami inflasi sebesar 3,5 persen, jauh meningkat dibanding bulan sebelumnya, yaitu meningkat 0,6 persen.

“Salah satu penyebab inflasi meningkat disumbang oleh komoditas sayur-mayur dan ikan. Kedua komoditas inilah yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada Juni,” paparnya, kemarin.

Melalui rakor dengan TPID, kata dia, ada beberapa langkah yang akan diambil ke depan, terutama komoditas sayur yang sangat terpengaruh oleh cuaca, begitu pula ikan.

“Kita tahu pada Mei dan Juni curah hujan kita sangat tinggi, di atas rata-rata. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap suplai sayur di pasaran,” ujarnya.

“Nantinya, yang bisa kita tindak lanjuti atau lakukan adalah dengan memanfaatkan ladang-ladang atau pekarangan masyarakat yang tidak dipakai, dengan cara menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Menurut dia, gagasan ini sudah disepakati atau disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, meskipun program serupa sudah pernah ada, namun akan dihidupkan kembali dengan lebih terstruktur.

“Sebelumnya kondisi ini sudah kita prediksi bahwa sayur-mayur akan menyumbang inflasi. Itu berdasarkan pada saat kita melakukan survei di pasar, memang sayur-mayur sudah mengalami kenaikan. Tapi, kita tidak menyangka kenaikan harganya sampai di atas 100 persen,” kata Minot.

Di lain pihak, Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani mengungkapkan, pada Juni 2017 Kota Kendari termasuk kota tertinggi kedua yang mengalami inflasi.

“Kita akan mengambil langkah agar di bulan berikutnya dua komoditas penyumbang inflasi bisa menurun (harganya),” jelasnya.

Lebih jauh, sambung dia, untuk jangka pendek pihaknya akan menertibkan peraturan wali kota (perwali) agar ikan lebih dahulu diutamakan untuk kebutuhan warga kota, setelah itu baru bisa diekspor ke luar.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya akan mengembangkan budidaya air tawar, dengan menggunakan lahan-lahan pekarangan yang ada. (cr6/iis)

To Top