Suksesi

KPU Konawe Rekrut Badan Adhock September

Ketua KPU Konawe, Sarmadan

UNAAHA, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe menjadwalkan perekrutan badan adhok PPK/ PPS Pilkada Konawe 2018 dimulai pada September 2017 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Konawe Sarmadan saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Sesuai dengan agenda kita. Anggota PPK/ PPS akan diselenggarakan September. Dan finalisasinya dua bulan setelahnya yakni November atau Desember,” ujarnya.

Dikatakan, badan adhock merupakan perangkat penyelenggara di tingkat bawa mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan. Dan bertugas membantu komisioner dalam melaksanakan tahapan Pilkada.

Pendafatarannya dilakukan secara terbuka, kata dia, dipusatkan di KPU setempat. Sedangkan syarat umum minimal berusia 25-30 tahun. Dan jenjang pendidikan minimal lulusan SMA/ sederajat.

Ia mengatakan, bagi calon PPK/ PPS sedianya harus mendapat rekomendasi dari desa/ lurah tempat yang bersangkutan berdomisili. Dan tidak mutlak harus berpengalaman menjadi penyelenggara.

Sepanjang dia (calon PPK/PPS) dianggap kapabel. Karena nantinya juga yang menentukan adalah hasil tes tertulis dan wawancara.

Justru menurut dia, KPU bakal membatasi bagi eks PPK/PPS yang sudah pernah dua periode membantu penyelenggara. “Apa lagi yang pernah bermasalah,” ungkapnya.

Ia berharap, kepada PPK/ PPS yang membantu KPU melaksanakan tahapan nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, jujur dan disiplin. Dan yang paling utama dapat menjaga kredibilitasnya sebagai penyelenggara yang idependen.

Mereka yang bertugas baik PPK maupun PPS diberikan mandat untuk membantu KPU melaksanakan tahapan tekhnis di lapangan yang nantinya tersebar di 27 Kecamatan dan 352 desa/ kelurahan serta 501  Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dan akan bertamba jika terjadi penambahan TPS. Sedangkan syarat pendirian TPS minimal jumlah pemilih di atas 600 orang.

“Bisa jadi ada penambahan. Kalau jumlah pemilih pemula bertambah. Dan pasti keputusan ini setelah pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya.

Ia berpendapat, saat ini di internal KPU masih juga mempertimbangkan terkait dengan pendirian TPS khusus, seperti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan RSUD. Namun terkait itu masih akan dikonsultasikan di KPU provinsi. (r4/lex)

To Top