Bupati Buton dan Kolut Dilantik 22 Agustus – Berita Kota Kendari
Headline

Bupati Buton dan Kolut Dilantik 22 Agustus

KENDARI, BKK – Kepala Bidang Otonomi Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), Tomi Indra S, mengatakan, sesuai telegram Kementrian Dalam Negeri, Bupati terpilih, Kabupaten Kolaka Utara dan Buton di jadwalkan akan di lantik pada Bulan Agustus 2017.

‘’Jadi yang akhir masa jabatannya, yang berakhir anatara Bulan Juni dan agustus, Mentri Dalam Negeri, sudah menetapkan Tanggal, 22 Agustus 2017, pelantikannya akan dilaksanakan di Ibu Kota Provensi,’’ kata Toni, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (5/7).

Untuk terkait pelantikannya, kami akan mengundang dari pihak Kabupaten, untuk mengkordinasikan segala sesuatunya, yang berkaitan dalam pelantikan, seperti berkaitan dengan undangan, siapa yang akan diundang dan siapa yang melantik, sudah jelas Gubernur yang akan melantik.

‘’Untuk Surat Keputusan (SK) dari mentri saya baru besok akan berangkat ke Jakarta, terkait masalah SK ini, tapi saya dapat info SK Bupati Kolaka Utara dan Wakil dan Bupati dan Wakil Bupati Buton, itu sudah ada di Kementrian Dalam Negeri,’’ katanya.

Kalau Kolaka Utara yang saat ini kosong bupatinya, jadi sekretaris Daerah (sekda) yang akan dilantik, karena sesuai dengan telegram Gubernur, yang sebelum lebaran dia sudah terima pelaksaan sebagai Bupati, sampai dengan Bupati-Bupati terpilih dilantik nantinya.

Untuk pelantikan selanjutnya, Tomi Indara, mengatakan pelantikan itu akan dilaksanakan di Bulan Desember 2017. Tapi banyak kemungkinan bisa dimaju di Bulan oktober 2017, karena banyak jabatan yang berakhir diperiode yang diantara 117 kemarin, Bupati, Gubernur, Walikota paling banyak di Oktober, jadi kemungkinan di Oktober pelantikannya.

‘’Jadi kita berharap dan menunggu keputusan dari Kementrian, baru kita menyediakan pelaksanaan pelantikannya,’’ungkapnya.

Terkait pelantikan Bupati Buton yang saat ini sedang menjalani tahanan di KPK, Ketua KPU Sulra Hidayatullah menjelaskan, nanti baik KPU maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan berkonsultasi ke KPK terkait tempat pelantikannya.

Menurutnya, Umar Samiun harus tetap dilantik dulu. Masalah putusan pengadilannya itu nanti dilihat. Kalau bebas berarti bisa melanjutkan masa jabatannya. Namun jika divonis pernjara dan inkrah, maka tetap dilantik namun kemudian diberhentikan lagi dan dilantik penggantinya. (p13/lex)

To Top