PT SS Dituding Bodohi Warga dalam Pembelian Lahan – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

PT SS Dituding Bodohi Warga dalam Pembelian Lahan

DARSO/BERITA KOTA KENDARI
DEMO PERUSAHAAN TEBU. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam OPM Sultra menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Butur, terkait dugaan pembodohan yang dilakukan oleh oknum perusahaan tebu terhadap masyarakat Kulisusu Barat.

BURANGA, BKK- Organisasi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (OPM Sultra) menuding perusahaan tebu, PT SS telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Kulisusu Barat. Tudingan tersebut dilontarkan saat OPM-SULTRA bersama gabungan mahasiswa Butur melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Butur, belum lama ini.

“Kami temukan ada dugaan pembodohan yang dilakukan oleh oknum PT SS dalam melakukan aktivitas pencarian lahan, dan pembukaan lahan dalam kawasan hutan. Sehingga menimbulkan reaksi sosial di tengah masyarakat terkhusus di wilayah Kecamatan Kulisusu Barat,” kata Korlap aksi, Amang.

Hasil investigasi OPM Sultra menemukan setidaknya ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PT SS. Pertama, oknum PT SS mencari lahan di luar konsesi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Celakanya, PT SS membeli lahan milik warga dengan tidak mengacu pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Hal ini bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam dokumen Amdal,” jelasnya.

Kedua, banyak lahan atau tanah yang dibeli oleh PT SS yang tidak jelas status kepemilikannya. Pasalnya, masyarakat yang menjual lahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, mengingat lahan yang dicaplok diduga kuat masuk dalam kawasan hutan.

Selama melakukan aktivitasnya, tambah dia, oknum PT SS cenderung tertutup bahkan terkesan melakukan pembodohan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Kulisusu Barat. Ada kasus di mana oknum PT SS memanggil 15 orang perwakilan masyarakat dari setiap desa untuk menandatangani dokumen yang tidak dipahami isinya. “Anehnya pada saat pengambilan dokumentasi berupa foto, oknum PT SS memberikan uang tunai untuk dipegang secara bergilir oleh 15 orang itu. Dan tidak dijelaskan untuk apa pendokumentasian itu,” katanya.

Menurut pengunjuk rasa, PT SS diduga melakukan pembukaan hutan secara ilegal sehingga bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Mengacu pada beberapa indikasi pelanggaran tersebut, pengunjuk rasa pun mendesak DPRD akan menekan pemerintah daerah mencabut semua izin yang telah diberikan kepada PT SS ini.

Usai menyampaikan aspirasinya, massa diterima oleh beberapa anggota dewan, seperti Almunatzir, Sauli, Rahman dan lainnya. Pada pertemuan tersebut, dewan mengungkapkan bahwa terkait persoalan perusahaan tebu, pihaknya sudah membentuk Pansus. Sehingga diharapkan menunggu hasil pansus tersebut.

Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan para pengunjukrasa. Mereka kemudian meninggalkan gedung DPRD Butur.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak PT SS belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Nomor telepon staf PT SS yang dihubungi tidak ada yang aktif. (cr10/aha)

To Top