Headline

Tahapan belum Jalan, KPU Konawe Masih Menunggu NPHD

Beritakotakendari.com, Unahaa- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Juli 2018 mulai hitung mundur. Jika mengacu sesuai aturan, tahapan teknis Pilkada Konawe seharusnya sudah berjalan pada Juli 2017 ini.

Namun hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe belum bisa bekerja lantaran belum adanya jadwal kepastian penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemkab.

“NPHD itu merupakan syarat sebelum dilaksanakannya tahapan teknis. Karena dokumen ini yang mengatur tentang sistem penganggaran Pilkada Kabupaten Konawe,” kata Ketua KPU Konawe Sarmadan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/7).

Pada Juni lalu, KPU RI telah meluncurkan rilis jadwal tahapan persiapan Pilkada serentak Juli 2018, baik Pilgub maupun Pilbup. Suluruh KPU kabupaten/kota yang bakal melaksanakan Pilkada serentak itu, disarankan untuk segera melakukan koordinasi kepada Pemkab setempat, terutama finalisasi NPHD.

“Sejak mandat itu turun. Kami langsung melakukan konsolidasi di internal KPU serta koordinasi di Pemkab setempat,” paparnya.

Juni lalu, KPU Konawe telah melakukan pertemua sebanyak empat kali bersama Pemkab melalui BPKAD. Dalam pertemuan itu, menurutnya, seluruh kebutuhan anggaran Pilkafa sudah disepakati bersama.

Kemudian direncanakan penanandatanganan NPHD ini pada Senin, 3 Juli 2017 lalu. Namun jadwalnya diundur hingga akhir pekan ini. KPU sampai saat ini masih menunggu kepastian yang dijadwalkan oleh pemberi hibah tersebut.

Namun sayangnya, ia masih enggan menyebut besaran anggarannya. Namun yang sudah jelas, tahapan Pilkada Konawe harus sudah berjalan Juli ini.

“Sehingga paling lambat akhir pekan ini penandatanganan NPHD juga harus sudah dilaksanakan,” paparnya.

Ia berharap, supaya penandatangan NPHD ini secepatnya terealisasi. Karena KPU Konawe sudah siap melaksanakan tahapan.

Dia mengingatkan ada banyak kegiatan yang akan menemui kendala, jika NPHD ini telat dilaksanakan. Misalnya membuat prodak hukum yang berkaitan dengan tahapan Pilkada. Karena semua PKPU harus sudah segera diterjemahkan sebagai petunjuk teknis yang akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder dan Parpol .

Begitu juga dengan pembentukan badan adhock (PPK/PPS). Termasuk melakukan konsultasi ke KPU provinsi. Sedangkan dalam melaksanakan tahapan ini sangat membutuhkan waktu yang cukup ketat.

“KPU Konawe belum bisa bekerja sebelum ada penandatangan NPHD. Padahal waktu akan semakin ketat jika telat terlaksana,” tandasnya. (r4/c/aha)

To Top