Kasuistika

Pekan Depan, Oknum Pejabat Dikbud Konkep Diserahkan ke Jaksa

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) segera memanggil tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial Facebook (Fb).

Tersangka itu yakni oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebuyaan (Dikbud) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bernama Suharmin SPd MSi.

Ia dipanggil untuk diserahkan ke jaksa bersama dengan barang buktinya atau tahap kedua.

Kepala Subbidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Bidhumas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh mengatakan, tahap dua dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menyimpulkan berkas perkara tersangka sudah lengkap atau P-21.

“Sudah P-21 sejak Juni 2017. Rencananya pekan depan yang bersangkutan akan dipanggil secara baik untuk dilakukan tahap dua,” ujar Dolfi, Selasa (4/7).

Perwira polisi dengan satu melati di pundak ini mengurai, kejadian tersebut bermula dari pelapor Drs Gunawan B kena tangkap dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu.

Namun, setelah melalui pemeriksaan panitia pengawas pemilihan, Gunawan dinyatakan tidak terbukti melakukan money politic.

Kemudian, situasi itu dimanfaatkan tersangka Suharmin dengan cara memposting foto Gunawan di Fb yang disertai keterangan “ini dia pelaku money politic”.

“Foto terlapor (Gunawan) diposting di grup Fb Perubahan Konawe Kepulauan (Wawonii) dengan menggunakan akun Fb Suharmin Arfat,” ujar Dolfi.

Peristiwa ini, beber dia, terjadi pada Desember 2015 silam. Merasa dirugikan, Gunawan melapor ke Polda Sultra pada 4 Januari 2016.

Dolfi menambahkan, berkas tahap satu tersangka dinyatakan lengkap setelah memenuhi petunjuk jaksa dalam berkas yang dinyatakan belum lengkap atau P-19. Hanya, saja tersangka tidak ditahan.

“Permintaan jaksa dalam berkas perkara, penyidik disarankan meminta pendapat ahli bahasa serta ahli informasi dan komunikasi. Setelah dipenuhi langsung dinyatakan P-21,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dolfi mengatakan, tersangka dijerat Pasal 27 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan atau denda Rp 1 miliar. (man/iis)

To Top