“Pil Pahit” Demokrat Koalisi dengan PDIP – Berita Kota Kendari
Suksesi

“Pil Pahit” Demokrat Koalisi dengan PDIP

Muh Endang SA (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Membangun koalisi dengan PDIP di setiap momen pemilihan kepala daerah (Pilkada), rupayanya Partai Demokrat selalu menelan pil pahit. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, kepala daerah terpilih yang diusung bersama, selalunya lebih memilih bergabung di PDIP.

Hal ini pun menjadi pengalaman buruk Partai Demokrat. Sehingga, di pilkada-pilkada mendatang partai besutan Susilo Bambang Yudhiyono tersebut akan lebih berhati-hati untuk berkoalisi dengan PDIP.

“Saya agak nyaman koalisi dengan partai lainnya, dibandingkan dengan PDIP saya agak berhati-hati untuk berkoalisi. Alasannya karena selain PDIP sudah mempunyai calon, PDIP di beberapa daerah yang sudah melakukan pilkada dan menjadi bupati langsung masuk kader di PDIP,” beber Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sultra, Muh Endang SA saat ditemui di Sekretariat Demokrat Sultra, Selasa (13/6).

Ia mencontohkan, pengalaman saat Pilkada Buton Utara (Butur) beberapa waktu lalu, dimana bupati terpilih, Abu Hasan saat mencalonkan diri salah satu partai pengusungnya adalah Demokrat. Namun, saat menjabat sebagai bupati, Abu Hasan langsung masuki bergabung dengan PDIP.

“Di Butur itu saya sangat kaget karena PDIP di Butur itu hanya memiliki satu kursi di DPRD, sementara Demokrat memiliki dua kursi. Tetapi lagi-lagi semua itu merupakan pilihan politik dari Abu Hasan,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di pilkada lainnya dan terbaru di Pilkada Buton Selatan, dimana bupati terpilih, Agus Feisal Hidayat yang juga diusung Demokrat bersama PDIP, kini juga dikabarkan menjadi Ketua DPD PDIP Busel. Padahal saat mencalonkan diri, Agus adalah kader Demokrat.

Namun, surat keputusan (SK) Agus telah bergabung di PDIP belum diterima Endang sebagai bukti bahwa Bupati Busel ini bukan lagi kader Demokrat.

“Kita akan lihat dulu SK-nya betul atau tidak. Yang jelas, seharunya jika kita memang betul-betul kader harus bisa dan siap berkomitmen dan paten. Jangan hanya dibutuhkan pada saat akan mencalonkan agar bisa memenuhi satu pintu,” cetusnya.

Belajar dari pengalaman- pengalaman itu, di pilkada mendatang Endang tidak menginginkan partainya dicari hanya karena dibutuhkan untuk memenuhi syarat pencalonan calon kepala daerah tertentu. Ia menginginkan, figur yang diusung Demokrat juga mampu mengaplikasikan perjuangan partai setelah berhasil menjabat sebagai pemimpin daerah.

“Ke depannya, setiap figur harus berkomitmen jika nantinya akan menggunakan Demokrat dan bisa paham dengan sistem politik yang ada. Jangan dalam satu rumah tangga saja malah ada tiga partai yang berbeda,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top