Lingkar Sultra

DPRD Konut Persoalkan Efektivitas Perda yang Pernah Dibuat

WANGGUDU, BKK- Rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan Bupati Konawe Utara, Ruksamin atas delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi ajang dewan untuk mengangkat masalah Perda-perda yang sudah dihasilkan sebelumnya. Sejumlah anggota dewan mempersoalkan efektivitasnya.

Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna ini begitu selesai dibuka oleh Ketua DPRD Konut, Jefri Prananda. Safrin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) menyoroti pemerintah daerah atas Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan selama masa pemerintahan Ruksamin-Raup.

Menurutnya, setelah disetujui DPRD, tindak lanjut dari Perda-perda itu sudah tidak diketahui prosesnya sampai di mana.

Pasalnya, setelah memberikan persetujuannya, dewan ternyata tidak dilibatkan lagi dalam tahap selanjutnya, seperti konsultasi di pemerintah provinsi, penetapan hingga sosialisasi. Legislator dari  Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Lasolo-Molawe ini juga mempertanyakan manfaat dari delapan buah Raperda yang sudah diajukan pemerintah daerah kepada masyarakat dan daerah.

“Ada keraguan dari saya kalau kita bahas Raperda yang dirapatkan hari ini. Sejauh mana memberikan kontribusi kepada masyarakat kita nantinya. Produk yang kita hasilkan harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bahkan informasi yang kami dapatkan Perda APBD reguler tahun 2017 sudah banyak dilakukan revisi sebelum ada perubahan. Saya mengingatkan supaya ada kehati-hatian kita kalau memang informasi ini benar,” ungkap Safrin.

Sementara itu, Nurtan Jaya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyorot efektivitas pembahasan Perda saat ini. Menurutnya, membahas Raperda saat ini bukan hal yang krusial.

“Ada yang lebih penting. Masalah Dinas Capil yang meresahkan warga karena pelayanan lumpuh. Masalah rumah sakit. BPJS kesehatan yang juga bermasalah. Serta SK honorer,” kata Nurtan.

Bupati Konut, Ruksamin dalam menanggapi sorotan dua legislator ini mengatakan Perda sebelumnya yang tidak melibatkan DPRD, tidak perlu dipermasalahkan. Menurut dia jika ada pihak-pihak yang luput untuk dilibatkan, itu hanya merupakan masalah teknis.

“Kewajiban saya sebagai pemerintah daerah sudah saya sampaikan. Selanjutnya bapak-bapak di dewan yang akan menilai dilanjutkan atau tidak. Yang jelasnya selama pemerintahan kami satu tahun ini, kita sementara melakukan pembenahan,” kata Ruksamin membuka penjelasannya terhadap delapan Raperda yang sudah diajukan ke DPRD setempat.

Meski menuai interupsi, paripurna Perdana DPRD sepanjang 2017 ini berjalan tertib. Badan musyawarah (Bamus) menetapkan paripurna selanjutnya pada Senin (19/6) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. (cr12/aha)

To Top