Pj Kades Latompe Digugat ke PTUN Kendari – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Pj Kades Latompe Digugat ke PTUN Kendari

La Ode Biku saat konferensi pers di Kendari, kemarin. (Yusril/BKK)

KENDARI, BKK- Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat Pusrawati, digugat tiga bawahannya di Pengadilan Tingi Tata usaha Negara (PTUN) Kendari.

Gugatan didaftarkan Kamis (8/6) menyusul pemecatan yang dinilai mengangkangi aturan.

Tiga perangkat desa yang dipecat yaitu Kepala urusan Pemerintahan La Ode Biku, Sekretaris Desa La Ode Alam Bakti, Kaur perencanaan Roni Mandakia.

Menurut La Ode Biku, pemberhentian tersebut dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa Latompe Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 10 Mei 2017.

Ia menyebutkan, kebijakan Pj Kades Latompe cacat hukum karena menyalahi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

“Pusrawati memberhentikan kami karena masalah politik saat pilkada yang lalu. Maka dari itu kami menolak keputusan tersebut. Penilakan atas SK tersebut bersepakat menguji keabsahan SK itu di PTUN Kendari. Langkah hukum ini dilakukan melihat SK pemberhentian kami dari perangkat desa secara hukum sah atau tidak,” terang La Ode Biku, Kamis (8/6).

”Terkait hal itu kami sudah menghubungi kuasa hukum yang akan mendampingi kami kasus di PTUN Kendari. Hari ini (kemarin, red) gugatan kami atas SK pemberhentian itu sudah didaftarkan di PTUN. Alhambulilah gugatan perkara kami sudah ada, dengan perkara Nomor 12/6/2017 PTUN-Kdi, Kamis 8-Juni 2017,” tambahnya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga akan meminta Bupati Mubar LM Rajiun Tumada agar mencopot Pusrawati. Pasalnya, alas dia, kebijakannya yang menerbitkan keputusan pemberhentian tersebut dinilai cacat hukum.

”Dalam selama dua bulan menjalankan tugasnya di Desa Latompe, Pusrawati terindikasi kuat melanggar aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terutama pada pasal 26 (4) huruf d dan f serta pasa 29 huruf b,c, e,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi rill tersebut, tegas dia, pihaknya mengusulkan kepada Bupati Mubar agar memberhentikan Pusrawati.

“Sebab Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 pasal 9 dinyatakan bahwa kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota, di antaranya disebabkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa,” ucap La Ode Biku.

”Kami optimis bahwa Bupati Mubar akan mempertimbangkan permintaan kami ini. subtansi pemerintah kami adalah dalam rangka menegakkan peraturan yang berlaku di negara ini,” katanya. (p13/iis)

To Top