Suksesi

Dua Komisioner KPU Kendari Terbukti Langgar Kode Etik

Sidang DKPP RI yang dipimpin Saut Sirait terkait perkara pelanggaran kode etik KPU Kota Kendari. (foto: Ist)

KENDARI, BKK – Melalui persidangan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yakni Hayani Imbu dan Wahid Daming dianggap terbukti melanggar kode etik. Keduanya pun harus menerima sanksi.

Sesuai putusan sidang DKPP RI yang dipimpin Majelis Hakim, Saut Sirait melalui video confreence di Kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (8/6), Wahid Daming dikenakan sanksi pemecatan, sedangkan Hayani Imbu dicopot jabatannya sebagai Ketua KPU Kendari.

Selain itu DKPP RI juga memberikan teguran keras terhadap Sekretaris KPU Kota Kendari, Muskam.

“Majelis menilai terjadi pelanggaran kode etik sehingga memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap teradu dua dalam hal ini Abdul Wahid Daming sebagai komisioner KPU Kota Kendari. Selain itu, pemberhentian Hayani Imbu Imbu untuk diganti dari jabatannya (selaku ketua),” kata Saud membacakan putusan DKPP.

Sanksi yang diberikan kepada komisioner dan sekretaris KPU Kendari tersebut,  merupakan putusan  materi gugatan dengan nomor 83/DKPP-PKE-VI/2017 atas laporan Komisioner Bawaslu Sultra yang terdiri Hamiruddin Udu,  Hadi Machmud dan Munsir Salam. .

Dalam aduan tersebut, Hayani Imbu sebagai teradu satu, kemudian Wahid Damin selaku teradu dua,  diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kendari belum lama ini.

“Dalam aduan disampaikan bahwa teradu I dan II bersama Sekretaris KPU Kota Kendari, telah melakukan pertemuan dengan Tim Kampanye dan Paslon Walikota Nomor Urut 2, Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain (ADP-Sul) di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Kendari tanpa sepengetahuan anggota KPU Kota Kendari yang lain,” jelas Saut.

Sebelumnya, Hayani Imbu membantah pernyataan bahwa pertemuan di Rujab Wali Kota Kendari itu tanpa sepengetahuan komisioner lainnya. Ia juga membantah bila pertemuan tersebut untuk membahas pemenangan salah satu pasangan calon.

“Sebelum pertemuan itu, saya sudah telepon semua komisioner untuk memberitahukan tetapi yang lainnya tidak bisa hadir sehingga hanya saya, Abdul Wahid Daming dan Sekretris KPU Kota Kendari yang berangkat untuk melakukan pertemuan itu,” bantahnya.

Hal itu diperkuat dengan keterangan Muskam. Dalam keterangannya, Muskam mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan atas permintaannya. Hanya saja, pertemuan di rujab ini dilakukan untuk melakukan pembahasan revisi anggaran debat kedua Paslon Wali Kota Kendari.

“Pertemuan itu untuk membahas revisi anggaran Pilwali Kota Kendari. Karena saya bergabung di KPU Kota Kendari pada Mei 2016 lalu smentara anggaran itu sudah disusun sejak saya belum bergabung di KPU Kota Kendari,” tandasnya. (m2/nur)

To Top