Kasus Jasa Bandwith Disdukcapil Kolut, Warda Mahmud Dibacakan Dosa-dosanya – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus Jasa Bandwith Disdukcapil Kolut, Warda Mahmud Dibacakan Dosa-dosanya

KENDARI, BKK – Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi jasa bandwidth koneksi internet di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kolaka Utara (Kolut) pada 2009 lalu, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II A Kendari, Selasa (6/6).

Warda Mahmud yang tidak lain adik Bupati Kolut Rusda Mahmud, dibacakan dosa-dosanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ariefulloh di hadapan majelis hakim yang dipimpin Andry Wahyudi.

Disebutkan, Disdukcapil Kolut di bawah pimpinan Warda Mahmud pada 2009 mendapatkan alokasi anggaran program penataan administrasi kependudukan, yang digunakan untuk pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan online.

“Anggarann yang disiapkan sebesar Rp 470 juta berdasarkan DPPA SKPD Kolaka Utara tahun 2009,” ungkap jaksa.

Dalam kegiatan tersebut, CV Gelora Sri Kendari memenangkan proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kolut dan ditetapkan oleh PPTK Muliati Mansyur (saksi pada kasus ini).

Kemudian, Muliati Mansyur melakukan perikatan dengan direktur CV Gelora Sri Kendari Sucipto Warso (tersangka pada kasus ini) untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa sewa bandwidth interneret koneksi yang diketahui terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Hal ini tertulis dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) nomor 10/KONTVSAR/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 November 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp 405.350.000 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 27 hari,” jelas Ariefulloh.

Sayangnya, Sucipto Warso selaku penyedia barang dan jasa hanya mengaktifkan perangkat keras bandwidth milik Disdukcapil Kolut yang itu sebelumnya telah diadakan pada 2008 oleh PT Aplikabusa Lintas Arta cabang Kendari.

“Apa yang dilakukan Sucipto Warso diketahui terdakwa namun tetap melakukan penandatanganan berita acara penilaian hasil pekerjaan,” ungkap jaksa.

Hal itu dilakukan terdakwa pada 15 Desember 2009 dengan memerintahkan panitia pemeriksa atau penerima barang dan jasa Disdukcapil Kolut untuk menandatangani berita acara penilaian hasil pekerjaan nomor 12/BA-PHP/XII/2009 yang telah disiapkan Suciptio Warso.

“Terdakwa bersama Suciptio Warso dan Muliati Mansyur menandatangani berita acara serah terima pekerjaan, padahal hal itu melanggar hukum,” tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, terdakwa juga kemudian menandatangani surat perintah membayar 100 persen yang tertuang pada SK nomor 024/SPM/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang menjadi dasar pencairan dana kegiatan secara total.

“Hal ini juga dilakukan terdakwa, padahal dia mengetahui prestasi pekerjaan yang dilakukan Sucipto Warso dalam dua kali pencairan hanya sebesar Rp 110.291.000 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 368.500.000 setelah pengurangan pajak PPN 10 persen,” paparnya.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 258.208.000 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.

Berdasarkan hal itu, terdakwa didakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (cr5/iis)

To Top