Dugaan Korupsi SPPD Satpol PP Konawe Mengendap di Polda – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Dugaan Korupsi SPPD Satpol PP Konawe Mengendap di Polda

KENDARI, BKK – Kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Konawe 2014 sampai 2015, masih jalan di tempat.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menaikan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sudah lebih dari satu tahun.

Ada dua nama calon tersangka yang disebut, yakni Kepala Satpol PP Konawe Sambarli dan Kepala Bidang Peraturan Daerah (Perda) Irwansyah.

Ironisnya, kasus ini tak kunjung maju ke tahap penuntutan.

Penyidik Tidak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra mengaku masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra.

“Penyidikan masih berjalan, penetapan tersangka secara resmi masih menunggu hasil audit,” Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) pada Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Selasa (6/6).

Diketahui, penyidik mengklaim telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup. Di antaranya, kuitansi besaran anggaran perjalanan dinas fiktif yang dilakukan 218 pegawai Satpol PP.

Kasatpol PP Konawe Sambarli bersama tiga kepala bidang (kabid) telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Maret 2016.

Ketiga kabid itu adalah Penegakan Peraturan Daerah (perda) Irwansyah, Kabid Perlindungan Masyarakat (Linmas) Muh Said dan Kabid Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Pendi.

Selain itu, penyidik Polda Sultra telah memeriksa dua Bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP, yakni Marsuki SSos selaku bendahara 2014 dan Muh Faisal SSos bendahara 2015.

Dari situ terkuak, berdasarkan dana bukti kas ditemukan beberapa orang yang melaksanakan perjalan dinas.

Besar anggaran yang digunakan pun bervariasi, yakni jika perjalan dinas luar daerah, uang yang digunakan perorangnya mencapai Rp 9 juta. Sementara perjalanan dinas dalam daerah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.

Atau besaran dana yang digunakan para pegawai semua tergantung golongan. Jika golongannya tinggi maka akan mendapatkan biaya perjalanan yang agak banyak dibandingkan golongan dibawahnya. (man/iis)

To Top