Bisnis & Ekonomi

Pemkab Busel Perintahkan Tarik Kapal KM Abdi Praja

BATAUGA, BKK- Pengelolaan sarana transportasi laut kapal barang dan penumpang KMAbdi Praja diduga bermasalah. Pasalnya, kapal berkapasitas 20 GT bantuan dari Kementerian Daerah Tertinggal dan Desa tahun 2016 itu hingga saat ini belum bisa memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Malah, ada isu yang beredar di Busel bahwa kapal tersebut telah dijual ke pihak ketiga senilai Rp 1,2 miliar. “Iya, memang isunya begitu. Katanya kapal itu baru dibayar sekitar Rp 700 juta. Tapi itu saya belum pastikan. Karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang jual dan siapa yang beli,” ungkap Plt Kepala Dinas Perhubungan Busel, La Ode Mahanu.

Dia menjelaskan, kapal tersebut dipihakketigakan kepada Kelompok Usaha Bersama Mentari sejak januari 2016. Di masa itu kontrak kerjasama ditandatangani mantan Pj Bupati Busel, Faizal.

Perjanjian kontrak kerja sama mengatur tentang pengelolaan sarana transportasi laut kapal barang dan penumpang KM Abdi Praja 20 GT. Disebutkan di pasal 2, tujuan kapal itu untuk meningkatkan pelayanan masyarkat dalam rangka kerja sama kegiatan pengelolaan pemanfaatan sarana transportasi laut, kapal barang dan penumpang KM Abdi Praja 20 GT di Kabupaten Busel.

Kemudian di pasal 4 tentang tugas dan tanggungjawab, pihak pertama Pemkab Busel menentukan jalur trayek transportasi kapal. Sedangkan pada pasal 5 sistem tentang bagi hasil, 30 persen untuk pengelolah KUB Menteri, 40 persen untuk PAD Busel, kemudian 30 untuk perawatan kapal.

“Tapi sampai 2017 ini tidak ada laporan PAD yang masuk ke kas daerah,” tambahnya.

Ia menambahkan, pihaknya sempat kebingungan melakukan identifikasi kapal tersebut. Pasalnya sempat tidak diketahui keberadaanya selama setahun terakhir. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, kapal itu ditemukan berlabuh di Pelabuhan Feri Batulo Kota Baubau.

Sementara, Wakil Bupati Busel, H Laode Arusani mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Busel agar menarik kapal tersebut dari pelabuhan Feri Batulo, Kota Baubau ke Kabupaten Buton Selatan. “Saya akan mengevaluasi kontrak kerjasama itu. hal ini dikarenakan tidak ada pemasukan untuk daerah. ini sangat merugikan daerah, apalagi kapal itu merupakan aset daerah,” tandasnya. (k1/aha)

To Top