DPRD Mubar Desak Pemda Muna Serahkan Aset – Berita Kota Kendari
Aktualita

DPRD Mubar Desak Pemda Muna Serahkan Aset

Pulau Indo obyek wisata eksotik yang masih mau dikuasai Pemkab Muna

Zahrir Baitul

LAWORO, BKK – Belum tuntasnya proses penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna  kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) membuat, DPRD Mubar angkat bicara.

Anggota DPRD Mubar, Zahrir Baitul mendesak Pemda Muna melakukan proses penyerahan aset baik bergerak maupun tak bergerak yang berada di wilayah Kabupaten Muna Barat secara menyeluruh.

Karena hal itu menjadi kewajiban sesuai undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat.

“Pemda Muna wajib melakukan proses penyerahan aset yang di wilayah Kabupaten Muna Barat secara menyeluruh paling lambat 3 tahun sejak dilantiknya pertama kali Penjabat Bupati Muna Barat. Hal itu sesuai UU No 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab Muna Barat pada Pasal 14 ayat 1 dan 3 serta ayat 7 poin a,” tegas Zahrir Baitul kepada jurnalis Berita Kota Kendari melalui telepon selulernya dari Laworo, Senin (5/6).

Selain itu, kata Zahrir, soal penyerahan aset juga secara tekhnis telah diatur melalui Permendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang pedoman penyerahan barang pada daerah yang baru dibentuk.

Olehnya itu, katanya, memperhatikan regulasi tersebut tidak ada alasan bagi Pemda Muna untuk tidak menyerahkan secara menyeluruh aset yang ada di wilayah Muna Barat kepada Pemda Muna Barat.

Terkait persoalan ini, menurut mantan aktivis HMI ini, DPRD Muna Barat secara kelembagaan memiliki kewajiban moril untuk mendukung segala upaya dan langkah-langkah Pemda Muna Barat dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Muna Barat.

Pernyataan tegas Zahrir ini menyusul masih enggannya Pemkab Muna menyerahkan asetnya kepada Pemkab Mubar, padahal aset tersebut berada dalam wilayah Mubar.

Aset yang belum diserahkan alias yang masih dikuasai diantaranya obyek wisata Pulau Indo, yang merupakan obyek wisata eksotik dalam wilayah Muna Barat.

Bukan saja itu, beberapa waktu lalu, Pemkab Muna juga berkeinginan akan tidak menyerahkan Bandara Sugi Manuru kepada Pemkab Mubar. Mereka lebih berkeinginan agar aset bandara diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Kemenhub.

Persoalan tarik menarik penyerahan aset antara pemda induk dengan pemda pemekaran sering terjadi, karena pemda induk tak mau melepaskan secara menyeluruh asetnya.

Munculnya persoalan tentu akan melahirkan persoalan dalam tata kelola keuangan daerah. Berkaca pada beberapa daerah di Sultra, memperoleh opini disclaimer dari BPK karena persoalan pendataan asetnya yang belum tuntas.

Sehingga menurut Zahrir, dengan tak tuntasnya penyerahan aset antara Pemkab Muna kepada Pemkab Mubar, bakal berdampak pada penilaian opini dari BPK baik kepada Pemkab Muna maupun Pemkab Mubar. (lex)

To Top