Kasuistika

Berkas Dua Tersangka Mengendap di Meja Penyidik Tipikor Polda

KENDARI, BKK – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolsian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) tak kunjung melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan korupsi bibit fiktif Kabupaten Konawe Utara (Konut) 2015.

Padahal, Kadis Kehutanan Konut Amiruddin Supu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhamadu telah lama ditetapkan sebagai tersangka yakni sejak Februari 2016.

Sebenarnya, penyidik sudah pernah mengirim berkas tahap satu keduanya tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Namun, setelah diteliti dan dinyatakan tidak lengkap atau P-19, penyidik tak lagi mengirimnya.

Penyidik beralasan berkas perkara Amiruddin Supu dan Muhamadu akan diserahkan bersamaan dengan tiga tersangka yang baru ditetapkan yakni Lili Jumarni, Saenab, dan Ahmad.

“Penyidik akan menyerahkan berkas perkara tahap satunya secara bersamaan dengan tersangka baru,” ujar Kepala Subbidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Bidhumas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Senin (5/6/2017).

Diketahui, kasus ini sudah bergulir di Tipikor Polda Sultra. Lebih dari setahun penangannya, tak kunjung sampai ke penuntutan. Baru-baru ini polisi kembali menetapkan tiga tersangka baru.

Yaitu Lili Jumarni dan Saenab ditetapkan sebagai tersangka melalui LP/III/2017/SPKT Sultra tanggal 29 Maret 2017. Sementara, Ahmad melalui LP/140/III/2017/ SPKT Sultra tanggal 29 Maret 2017.

Kasus dugaan pengadaan fiktif bibit kayu jati, eboni, dan bayam ini total anggaran lebih dari Rp 1,1 miliar. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra menemukan kerugian negara sebesar Rp 700 juta.

Khusus pengadaan bibit dan penanaman jati, terjadi perbedaan besaran anggaran dalam kontrak dan daftar pagu anggaran (DPA). Di mana, dalam kontrak tertera anggaran sebesar Rp 879 juta, sementara dalam DPA berjumlah Rp 1,176 miliar.

Sehingga ditengarai, selisi anggaran dalam kontrak dan DPA diselewengkan. Lalu ada ketidakjelasan mekanisme pencairan dana, yaitu uang telah dicairkan 100 persen meski sebenarnya pekerjaannya belum selesai.

Khsusu untuk pengadaan Eboni dan Bayam jelas sudah diduga kuat fiktif. Pasalnya, harusnya yang diadakan eboni dan bayam masing-masing sebanyak 2.750 bibit.

Namun, kenyataannya hanya diadakan bibit eboni sebanyak 2.750. Bibit bayam tidak lagi diadakan. Sementara bibit jati yang seharusnya diserahkan dan dinikmati masyarakat, malah ditanan pada tiga lahan milik pejabat Konut. (man/iis)

To Top