Anggota DPRD Sultra Kecam PSU Bombana Ditunda – Berita Kota Kendari
Suksesi

Anggota DPRD Sultra Kecam PSU Bombana Ditunda

KENDARI, BKK – Penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bombana  mendapat kecaman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) A Bustam.

Menurutnya, pemilihan yang batal dilaksanakan tersebut hanya merugikan masyarakat setempat.

“Saya berbicara dalam konteks sebagai perwakilan masyarakat Bombana, seharusnya tidak usah ditunda itu PSU karena yang dirugikan adalah rakyat sendiri. Kita berharap Pejabat (Pj) Bupati Bombana, Sitti Saleha sebagai putra daerah di sana bisa memikirkan itu daerah,” tutur Bustam melalui sambungan telepon genggamnya, Rabu (31/5).

Dikatakannya, PSU yang batal dilaksanakan, Selasa (30/6), telah kembali dijadwalkan  7 Juni mendatang. Namun anehnya, naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) tentang anggaran pelaksanaannya sama sekali belum diteken.

“Kita ketahui bersama  PSU itu akan dilakukan pada 7 Juni pekan depan, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana. Padahal, sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bombana itu sudah siap melakukan PSU hanya saja tidak ada kejelasan anggaran dari pemkab,” cetusnya.

Lelaki yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra ini mengharapkan, PSU Bombana yang sudah kembali dijadwalkan 7 Juni itu tidak mengalami penundaan lagi. Pasalnya,  sebagaimana batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pelaksanaan PSU tersebut diberi waktu 30 hari kerja setelah ditetapkannya putusan 26 April lalu.

“Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan MK RI batas waktu yang diberikan sampai 9 Juni mendatang. Jika sampai tertunda lagi sampai 12 Juni itu melewati batas waktu yang diberikan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, alasan Pemkab Bombana bahwa untuk melakukan penggaran PSU harus menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan alasan klasik karena sebenarnya meski tanpa itu, penganggaran PSU bisa dilakukan. Seharusnya, kata dia, kewajiban pemkab adalah untuk merubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang berjalan.

“Kalau asumsi kita ini sengaja diolor karena rentan waktu yang diberika MK untuk melaksanakan PSU itu sangat lama. Sehingga, jika nantinya pada 7 Juni itu PSU kembali ditunda maka akan jadi penilaian buruk bagi Sultra dan saya sebagai orang Bombana akan malu jika nantinya tidak terlaksana sedangkan daerah lain bisa melakukannya,” pungkasnya. (m2/nur).

To Top