PSU Bombana Ditunda Sampai 7 Juni – Berita Kota Kendari
Headline

PSU Bombana Ditunda Sampai 7 Juni

RUMBIA, BKK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana memastikan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Bombana ditunda.

Keputusan itu dihasilkan pada Senin (29/5), hanya sehari menjelang jadwal PSU yang ditentukan sebelumnya, yakni 30 Mei. Selanjutnya, PSU pada tujuh TPS akan digelar pada awal Juni mendatang.

Ketua KPU Bombana, Arisman menyebut penundaan dilakukan sampai pekan selanjutnya, atau pada Rabu, 7 Juni. “Iya sudah resmi kita tunda pelaksanaan PSU ini. Untuk jadwal pelaksanaannya kita sudah tetapkan tanggal 7 Juni mendatang,” kata, Arisman.

Dia mengakui penundaan ini diakibatkan masalah anggaran. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bombana masih kesulitan memenuhi kebutuhan anggaran PSU jika mengikuti jadwal semula.

Itu pun, tambah dia, tanggal 7 Juni itu masih bersifat tentatif alias ada kemungkinan diundur. Itu jika anggaran yang dibutuhkan belum siap.

Kalau hal tersebut sampai terjadi, KPU Bombana akan langsung melapor kepada KPU Provinsi Sultra untuk menunda kembali PSU, untuk selanjutnya dilakukan pleno dengan agenda pembatalan PSU untuk kedua kalinya.

“Jika sampai pada jadwal penundaan PSU ini anggaran masih juga kurang, maka kita akan kembali menunda pelaksanaan PSU ini paling lambat 13 Juni mendatang,” beber Arisman.

Namun jika sampai 13 Juni mendatang dana pelaksanaan PSU ini belum mencukupi, KPU Bombana tidak lagi sekadar melaporkan masalah ini kepada KPU Provinsi. Namun juga ke KPU RI serta Mahkamah Konstitusi (MK).

“Berdasarkan amar putusan MK,  tanggal 13 Juni batas akhir pelaksanaan PSU di tujuh TPS ini. Sebelum kita pleno penundaan jadwal ini, kita terlebih dahulu melakukan Rakor melibatkan Polres, Pabung, Panwas, KPU,” tukas, Arisman.

Informasi yang dihimpun Berita Kota Kendari, anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar PSU Bombana lebih Rp 3 miliar, dari perkiraan sebelumnya Rp 7 miliar. Anggaran itu untuk membiayai kebutuhan KPU Bombana (Rp 1,2 miliar), Panwas Bombana (Rp 600 juta), pengamanan Polri (Rp 300 juta), pengamanan TNI (Rp 100 juta) dan lain-lain. Itu sudah melalui rasionalisasi dari BPKP Sultra.

Yang jadi masalah, kemampuan anggaran Pemkab Bombana hanya Rp 1 miliar, jauh dari yang kebutuhan. Namun Gubernur Sultra, Nur Alam beberapa waktu lalu menyatakan Pemprov Sultra siap membantu sebesar Rp 2,5 miliar. Tetapi membutuhkan waktu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Amiadin SH mengatakan, DPRD sendiri telah melakukan langkah dengan menggelar rapat dengan tim TPAD dari Pemkab Bombana. Memang, kemampuan dana yang tersedia hanya sekitar Rp 1 miliar saja, atau kurang Rp 1,2 miliar berdasarkan hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemkab dengan pihak BPKP.

Anggaran Rp 1 miliar ini bersumber dari dana tak terduga. Soal kekurangan Rp 1,2 miliar, Amiadin mengatakan bahwa tim dari TPAD akan mencari solusinya. “Jadi waktu kita gelar rapat dengan tim TPAD beberapa waktu lalu, pak Sekda memang mengaku jika akan mencari solusi terbaik guna menutupi kekurangan anggaran tersebut,” katanya.

Masalah kekurangan dana ini, tambah dia, memang cukup menyulitkan. Sebab anggaran yang disediakan sudah memiliki alokasi tersendiri. Sementara PSU tidak ada dana yang disiapkan.

“Untuk nomenkalutur APBD kita tahun ini memang tidak ada anggaran untuk PSU, jadi kalau sekiranya Ibu Pj Bupati tidak menandatangani NPHD itu, saya pikir ada benarnya juga. Uang yang akan dikelola ini kan ada mekanismenya, jadi masalah ini harus kita pikirkan secara matang,” jelasnya.

Dia berharap, jika memang kondisi dana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PSU dalam waktu dekat, baiknya ditunda sambil menunggu dana yang jelas agar pelaksanaan PSU di tujuh TPS nantinya dapat berjalan sesuai harapan semua pihak (r2/aha)

To Top