Headline

Gubernur: PSU Sulit Digelar 30 Mei

KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam mengakui penyelenggara sulit melaksanakan  melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Bombana di tujuh tempat pemungutan suara (TPS).

“Hasil konsultasinya kalau tanggal 30 itu susah akan terjangkau penyelenggaraan PSU di 7 TPS di Bombana, karena sekarang sudah tanggal 27, jadi susah untuk dilaksanakan,” kata Nur Alam, saat menghadiri acara buka bersama di Lapangan MTQ Square Kendari, Sabtu Sore, (27/5).

Nur Alam menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda), melalui BPKD provinsi sudah melakukan pengkajian terhadap anggaran untuk pelaksanaan PSU pilkada Bombana. Bahkan dia sudah meminta Pj Bupati Bombana melakukan konsultasi kepada BPK dan BPKD.

“Kita harus hati-hati dalam menetapkan atau menetukan penganggarannya, sebab anggaran yang lalu sudah habis terserap, sementara nomenplatur untuk anggaran PSU itu tidak ada,” ujarnya.

Disamping tidak ada anggarannya juga tidak siap, akan tetapi penganggarannya dan program ini wajib untuk dilaksanakan sehingga dimungkinkan akan secara regulasi  dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran dan revisi.

”Untuk persiapan pelaksanan kegiatan PSU itu sudah ada, tapi Penata anggaran itu harus perlu waktu karena kita tidak boleh mengeluarkan anggaran sebelum ada jadwal kegiatannya, karena itu adalah pelanggaran,” katanya.

Mungkin kalau ada tawaran tanggal 6 Juni itu setelah KPU dan Pemda menghitung-hitung kemungkinan akan menjangkau administrasi keuangan, itupun tidak bisa dibiayai secara keseluruhan, mungkin ada yang harus dibayarkan secara perubahan tetapi paling tidak anggaran pokoknya sudah tersedia dulu.

“Konon saya mendapatkan ancang-ancang perhitungan anggaran minimal 1,5 milyar kalau ada, katanya KPU sudah bisa jalan, tapi sesungguhnya anggaran yang diperlukan itu 2,5 milyar hampir 3 milyar itu sudah secara keseluruhan,”kata Nur Alam.

Pemrov tidak ada masalah untuk meminjamkan uang kepada Pemda Bombana untuk menyelenggarakan PSU tersebut, yang penting mekanisme itu harus didudukkan dulu, sebab kalau salah, itu bisa dianggap nanti pemilihannya batal secara hukum karena sumber anggaran tidak sesuai dengan prosedur.
Teledor

Pengamat komunikasi politik Universitas Halu Oleo (UHO), Najib Husein menilai penundaan PSU Pilkada Bombana itu terjadi karena keteledoran dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Ketersediaan anggaran PSU yang menjadi kewenangan Pemda Bombana tersebut, mestinya  dipersiapkan sejak awal penganggaran pelaksanaan pilkada.

“Dengan tertundanya pelaksanaan PSU, sebenarnya sangat merugikan masyarakat Bombana karena sebenarnya secara psikologis masyarakat itu sudah siap untuk melakukan PSU, tetapi dengan tertundanya bisa pasti partisipasi nanti bisa berkurang,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Minggu (28/5).

Dikatakannya,  tertundanya PSU tersebut bisa jadi kelompok tertentu menilai adanya permainan yang dilakukannya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentu berpotensi memicu konflik yang bisa saja terjadi di internal masyarakat Bombana.

Seharusnya, lanjut Najib, jauh-jauh hari sebelum ditetapkan waktu pelaksanaan PSU itu, Pemda Bombana sudah harus secara jeli memikirkan apakah anggaran itu tersedia atau tidak. Terlebih, publik sudah mengetahui bahwa PSU Bombana itu akan dilakukan pada 30 Mei mendatang tetapi karena ketiadaan anggaran maka harus ditunda.

“Itu yang menyebabkan sehingga ada pemikiran yang negatif terhadap pemda karena jangan sampai pemda sendiri yang sengaja mengakibatkan tertundanya PSU ini dengan cara mengolor-ngolor waktu,” cetusnya.

Najib menuding Inti hingga tertundanya PSU itu karena kesalahan dari Pemda Bombana sendiri.  Sementara KPU serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bombana sendiri sudah siap untuk

“Begitu juga dengan masyarakat sendiri sudah sangat siap untuk ikut memilih. Serta dengan tertundanya PSU ini masyarakat dipastikan sangat kecewa,” pungkasnya. (p13-m2/lex)

To Top