Headline

PT Jasa Raharja Naikan Dana Santunan

Para nara sumber dalam sosialisasi kenaikan Dana Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalanan di Grand Clarion Hotel. Jumat (26/5). (Foto Sumardin)

KENDARI, BKK – Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan untuk meningkatkan besaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dijalan.

Maka dari itu,  PT Jasa Raharja (Persero) melakukan sosialisasi kenaikan Dana Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalanan di Grand Clarion Hotel, Jumat (26/5)

Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, H Moch Saleh Lasata, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Jhon Veredy Panjaitan, Wadirlantas Polda Sultra AKBP Allan Gerit Abast S IK, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sultra Dr Ir Hado Hasina MT, dan Ketua Organda Sultra H Laode Kadiroen.

Wakil Gubernur Sultra Brigjen Purn Saleh Lasata sangat mengapresiasi atas aturan baru yang dikeluarkan Menteri Keuangan atas PT Jasa Raharja mengenai peraturan untuk meningkatkan besaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Saya memberikan apresiasi kepada  PT Jasa Raharja yang memberikan bantuan santunan biaya kecelakaan kepada mereka yang mengalami musibah dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan didalam pencairan dana tersebut,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara sedang berlangsung, Jumat (26/5)

Kepala Cabang Sultra PT Jasa Raharja (Persero), Jhon Veredy Panjaitan menjelaskan, peningkatan santunan bagi korban lakalantas termuat dalam Peraturan Menteri Keuagan nomor 15/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017 tentang besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, Sungai/danau, Kapal penyeberangan (Feri), Laut dan Udara.

“Dengan adanya peraturan baru ini, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan PT Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100 persen tanpa diikuti dengan kenaikan iuran/ sumbangan, agar dapat tersosialisasi dan diketahui masyarakat Sultra,” ujar Jhon Veredy Panjaitan.

Dia menambahkan peningkatan santunan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK. 010/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang besaran santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Ia mejelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK. 010/2008 tentang besaran santunan dan iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/ penyeberangan, laut dan udara dan peraturan Menteri keuangan nomor 36/PMK. 010/2008 tentang besaran santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas dijalan dibentuk untuk dapat meberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Hal ini merupakan bentuk dasar kepada masyarakat sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Masih kata  Jhon Veredy, peningkatan nilai santunan dilakukan karena telah terjadi perubahan faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit,obat-obatan dan kenaikan biaya penguburan.

“Di sisi lain, untuk tetap menjaga daya beli masyaakat, peningkatan nilai santunan dan pemberian manfaat baru tidak diikuti dengan peningkatan besaran Iuran Wajib (IW) maupun Sumbangan Wajib (SW),” ujarnya.

Menurutnya,  beberapa pertimbangan kenaikan santunan yaitu selama delapan  tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan. Disaatbersamaan proporsi jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas cenderung menurun.

“Dan proyeksi keuangan yang disusun oleh PT Jasa Raharja (Persero) menunjukan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan masih memadai, meski besaran IW dan SW tidak dinaikan,” katanya.

PMK ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan akan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juni 2017 pada pukul 00:01 Wita. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada PT Jasa Raharja  (Persero) dalam melakukan persiapan yang dibutuhkan  antara lain penyesuaian sistem dan teknologi pendukung serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Berikut rangkuman perubahan besar santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang alat angkutan umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan laut dan udara sebagai mana diatur dalam PMK nomor 15/2017.

Santunan untuk meninggal dunia dari ketentuan lama sebesar Rp 25 juta dengan ketentuan baru menjadi 50 juta, santunan cacat tetap dari ketentuan lama sebesar Rp 25 juta dengan ketentuan baru sebesar Rp 50 juta, biaya perawatan luka-luka dari ketentuan lama sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan baru sebesar 20 juta, biaya penguburan dari ketentuan lama sebesar 2 juta dengan ketentuan baru sebesar Rp 4 juta.

Sedangkan untuk angkutan umum udara dari ketentuan lama sebesar 50 juta dengan ketentuan baru 50 juta,  santunan biaya cacat tetap dari ketentuan lama Rp 50 juta dengan ketentuan baru sebesar 50 juta, santunan perawatan luka-luka dengan ketentuan lama Rp 25 juta dengan ketentuan baru sebesar Rp 25 juta, santunan biaya penguburan dari ketentuan lama sebesar Rp 2 juta dengan ketentuan baru sebesar Rp 4 juta.
Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sultra Dr Ir Hado Hasina MT menuturkan, dari pemerintah sendiri tidak henti-hentinya melakukan upaya menanggulangi kecelakaan akibat ketidak aturan dalam berkendara, untuk itu dilakukan  perbaikan dan mengatur pengorganisasian didalam mode tranportasi dan sarana dan prasarana yang ada .

“Faktor keselamatan berkendara merupakan kunci sentral untuk berkomitmen didalam mengatasi masalah ketidak aturan dan pemerintah terus melakukan upaya perbaikan, baik dari sarana dan prasana yang dibutuhkan guna menekan angka kecelakaan berkendara,” tuturnya seusai kegiatan berlangsung. (p12/lex)

To Top