Pemkab Ajukan Draft Pajak dan Retribusi Baru – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Pemkab Ajukan Draft Pajak dan Retribusi Baru

ARMIN ARSYAD BERITA KOTA KENDARI
Anggota DPRD Kolaka menyaksikan penyerahan draft 10 Ranperda dari Bupati Kolaka H Ahmad Safei kepada Wakil Ketua DPRD Kolaka, Sudirman, Selasa (23/5).

KOLAKA, BKK- Bupati Kolaka H Ahmad Safei menyerahkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas bersama DPRD Kolaka. Dari 10 Ranperda tersebut, lima diantaranya mengatur tentang pajak dan retribusi.

Masing-masing Ranperda Perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selain itu, ada juga Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Kolaka.

Pengajuan 10 Ranperda ini juga diwarnai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016. Terkait LKPJ, Safei mengungkapkan bahwa itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dirinya sebagai kepala pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sekaligus menjadi evaluasi kinerja selama satu tahun.

Adapun pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 berdasarkan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (belum diaudit oleh BPK) terdiri dari pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp 1,2 triliun dengan dan realisasi Rp.1 triliun lebih atau 85,69 persen.

Namun dalam rapat paripurna yang digelar kemarin itu, tidak ada pemandangan umum ataupun tanggapan dari fraksi-fraksi. Ketua DPRD Kolaka H Parmin Dasir mengungkapkan, pemandangan fraksi- fraksi tidak mutlak karena sudah tidak ada lagi opsi menerima atau menolak. Selain itu, penyampaian LKPJ tidak bersamaan dengan APBD.

“Memang sebelum-sebelumnya itu, LKPJ bersamaan dengan APBD. Sekarang ini tidak, karena menunggu hasil pemeriksaan BPK. Jadi ini hanya penyerahan LKPJ saja tidak bersamaan dengan APBD,” kata Parmin Dasir. (r3/aha)

To Top