Obyektifitas APIP Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di era Otonomi Daerah – Berita Kota Kendari
Aktualita

Obyektifitas APIP Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di era Otonomi Daerah

Ruslan SE
Penulis Adalah Auditor Ahli Pertama Inspektorat Prov. Sultra

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) di bantu oleh Perangkat Daerah.

Salah satu prinsip penyelenggaran otonomi daerah ialah kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayan sendiri, dan pengelolaan yang menganut prinsip terbuka,jujur,adil, dan akuntabel,  serta fungsi pengawasan dalam penyelenggaran anggaran di daerah sesuai dengan kaidah – kaidah yang dianut dalam produk hukum di Indonesia.

Banyaknya pejabat/penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi, inefisiensi dan inefektivitas anggaran, serta belum efektifnya aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) merupakan kondisi riil yang menuntut solusi secepatnya.  Menghadapi kondisi itu, diharapkan bisa mengurai benang kusut pengawasan internal pemerintah. Setidaknya ada tiga kelemahan APIP saat ini, yakni independensi, profesionalitas, dan permasalahan sistem. Terkait dengan independensi, dikatakan bahwa APIP merupakan pegawai lembaga yang bersangkutan, yang dipilih oleh pimpinan lembaga yang akan diawasi. Selain ruang lingkup pengawasan APIP terbatas, pelaporan hanya dilakukan kepada pimpinan lembaganya. “Status kelembagaan APIP juga berada di bawah pejabat yang diawasi,”. Sedangkan menyangkut profesionalitas, latar belakang APIP banyak yang tidak sesuai, dan sering mengabaikan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, komitmen atas integritas dan kompetensi juga lemah serta kuatnya sifat-sifat sungkan, sering terjadinya nepotisme, dan ingin melindungi korps.

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sikap independen meliputi independen dalam fakta (in fact) dan independen dalam penampilan (in appearance). Secara sistem, APIP juga dihadapkan pada  persoalan tumpang tindihnya pengawasan, kurangnya komitmen tindak lanjut atas hasil pengawasan, serta kurang jelasnya pembagian tugas antar lembaga pengawasan. Secara umum, persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Untuk memperbaiki itu, dilakukan penguatan APIP, pengkajian peran dan tugas perlu ditingkatkan baik jumlah, kompetensi serta kualitasnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar auditor dapat melakukan fungsi pre dan post audit.

Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga. Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai “keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain”. Sementara Arens, et.al (2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai “Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit”. Sedangkan  Deis dan Groux (1992) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP, mengenai situasi adanya dan atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidak independenan atau bias. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.

Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektifitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut.

Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditi guna membantu mereviu kegiatan, program atau aktivitas auditi, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal-hal yang merupakan tanggung jawab auditi. Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran. Auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. ***

To Top