KPU Minta PSU Pilkada Bombana Ditunda – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Minta PSU Pilkada Bombana Ditunda

KENDARI, BKK – Sesuai jadwal, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bombana akan dilaksanakan, Selasa (30/5). Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyarankan pelaksanaannya ditunda sampai 7 Juni mendatang.

Alasan penundaan yang disarankan KPU tersebut terkait dengan ketersediaan anggaran. Seperti diketahui, untuk biaya pelaksanaan PSU tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana baru menyanggupi Rp 1,2 miliar yang berbeda  jauh dari usulan KPU sebesar Rp 2,2 milliar ditambah usulan Panwaslu Rp 600 juta, Polres Rp 300 juta, dan Kodim Rp 100 juta.

“Setelah rapat 24 Mei 2017, Pj Bupati Bombana menyatakan tidak ada anggaran seperti itu karena yang tersedia hanya Rp 1 miliar. Rp 1 miliar itu pun akan dibagi kepada empat lembaga (KPU Bombana, Polres, Panwas, dan TNI),” ujar Ketua KPU Sultra Hidayatullah, Jumat  (26/5).

Menurut dia, anggaran senilai Rp 1 miliar tersebut  tidak akan cukup. Sehingga,atas dasar pihaknya meminta kepada Pj Bupati Bombana untuk bersurat kepada KPU dan Panwas Bombana, dengan menyatakan uang yang tersedia hanya Rp 1 miliar.

“Suratnya tidak bertanggal, hanya bulan saja. Tapi diterima KPU Bombana pada 24 Mei sekira pukul 22.00 Wita. Akhirnya KPU Bombana melapor ke KPU provinsi, sehingga kita lakukan koordinasi dan rapat dengan KPU Bombana. Dalam rapat itu kita simpulkan agar KPU Bombana dapat menunda PSU,” ujarnya.

Dayat mengaku, penundaan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan waktu PSU 30 hari kerja sejak penetapan maka akan jatuh paling lambat sampai 9 Juni 2017.

Sehingga, sambil menunggu Pemda Bombana berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra dan Kemendagri, maka KPU Sultra menyarankan mengundur pelaksanaan PSU pada 7 juni 2017.

Kendati demikian, tambah Dayat, waktu penundaan akan diputuskan KPU Bombana. Sambil menunggu kejelasan anggaran dari pemda setempat.

“Jika sampai 7 Juni 2017, ternyata tidak ada anggara maka KPU Bombana melaporkan kepada MK. Nanti MK yang akan memutuskan karena KPU Bombana sudah menjalankan perintah MK,” tandasnya.

Masih kata Dayat, KPU Bombana sendiri tidak memiliki niatan untuk menunda pelaksanaan PSU tersebut dan telah menjalankan sejumlah tahapan. Namun, ini terkait ketidak siapan pemerintah mengenai penganggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan PSU tersebut. (man/nur)

To Top