KPU dan Bawaslu Minta PSU Bombana Ditunda – Berita Kota Kendari
Headline

KPU dan Bawaslu Minta PSU Bombana Ditunda

Hidayatullah, Ketua KPU Sultra

KENDARI, BKK – Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU)   Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana terancam ditunda dari jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan yakni 31 Mei mendatang.

Penundaan itu dikarenakan anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bombana hanya mencapai Rp 1 miliar sebagaimana yang tertuang dalam surat yang dikeluarkan Pejabat (Pj) Bupati Bombana atas kesiapan Pemkab dalam menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PSU Bombana.

Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Sultra Hidayatullah mengatakan, dengan kurangnya kesiapan anggaran yang dikeluarkan Pemkab Bombana dalam melaksanakan PSU Bombana maka dirinya menyarankan kepada KPU Bombana agar menunda pelaksanaan PSU Bombana. Pasalnya, kata dia, sampai saat ini anggaran pelaksanaan PSU belum juga siap.

“Berdasarkan surat dari Pemkab Bombana anggaran yang disiapkan hanya Rp 1 miliar. Anggaran tersebut akan dibagi dengan kepada seluruh penyelenggara yakni KPU, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bombana dan pihak keamanan TNI/Polri. Sehingga dipastikan anggaran tersebut tidak akan cukup,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Jumat (26/5).

Dikatakannya, kesimpulan apakah PSU Pilkada Bombana akan ditunda atau tidak sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei mendatang akan diputuskan pihak KPU Bombana.

Ia menambahkan, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Bombana Rabu, (26/4) lalu, bahwa batas pelaksanaan PSU Bombana yaitu 30 hari kerja atau paling lama dilakukan pada 9 Juni mendatang.

“Apabila hingga batas tanggal 9 Juni, anggaran juga belum siap, maka kami minta KPUD Bombana dan Panwas untuk melaporkan ke MK, nanti MK yang putuskan proses selanjutnya seperti apa,” tegasnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini pelaksanaan PSU Bombana masih terkendala kepastian anggaran dari Pemkab Bombana. Sebelumnya, kata dia, baik KPU Sultra maupun KPU Bombana soal anggaran tersebut telah dilakukan secara kontinyu dengan langkah-langkah koordinasi bersama Bawaslu Sultra baik formil dan informil dengan pihak Pemkab Bombana termaksud DPRD Bombana.

“Dalam perkembangan kordinasi anggaran belum ada kepastian dari Pemkab Bombana. Sebelumnya pada 17 Mei lalu saya bersama sekretaris KPU bertemu Gubernur Sultra, Nur Alam agar dapat membantu anggaran PSU Bombana yg belum ada kepastian. Dalam pertemuan itu Pak Gubernur menyanggupi untuk mengkoordinasikannya. Ternyata Pj. Bombana tetap tidak bergeming dari angka kesanggupan Pemkab Bombana hanya Rp 1 miliar,” kesalnya.

Sehingga, sambungnya, pada 24 Mei kemarin dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) anggaran antara Pemkab Bombana yang dihadiri langsung Pj Bupati Bombana Sitti Saleha, KPU Bombana, Panwaslu Bombana dan pihak Kepolisian Resor (Polres) Bombana.

Dimana, kata dia, dalam Rakor tersebut KPU Bombana mengusulkan Rp 2,2 miliar. Rasionalisasi Rp 1,2 miliar, Panwaslu Bombana Rp 1,8 miliar (Rasionalisasi Rp. 600 juta serta Polres Bombana Rp. 1,8 (Rasionalisasi Rp. 300 juta) dan TNI 100 juta.

“Ternyata rasionalisasi dalam rapat tersebut Pj Bupati Bombana tetap bersikukuh menyampaiakan kesanggupan anggaran yang tersedia hanya Rp 1 miliar. Tentunya anggaran tersebut belum mencukupi dan baru Kebutuhan pelaksanaan PSU untuk 4 komponen lembaga. Sehingga KPU Bombana dan Panwas Bombana minta surat tertulis dari Pj Bupati,” ungkapnya.

Selain itu, Pj Bupati bersurat kepada Ketua KPU Bombana dan Ketua Panwaslu Bombana bernomor 900/788/2017 tanpa tanggal yang diterima pada 24 Mei 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita yang pada pokoknya bahwa Pemkab Bombana hanya memiliki anggaran Rp 1 milyar dan masih akan berkonsultasi dgn BPK serta Kemendagri untuk kebutuhan kecukupan anggaran PSU Bombana.

“Atas surat itu maka KPU Sultra memanggil KPU Bombana untuk melakukan rapat dengan kesimpulan hasil rapat bahwa anggaran belum pasti sehingga jadwal PSU semula 30 Mei maka kami sarankan untuk ditunda pada 7 Juni mendatang sepanjang tidak melampaui deadline 30 hari kerja sebagaimana perintah putusan MK untuk PSU dgn batas waktu 9 Juni mendatang,” tuturnya.

“Olehnya itu, hari ini (kemarin red) KPU Bombana telah melakukan pleno untuk menunda pelaksanaan PSU Bombana pada 7 Juni mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, atas penundaan itu KPU Sultra terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sultra. Ia juga mengharapkan agar Gubernur Sultra bisa menegaskan dukungannya terhadap anggaran PSU Bombana serta koordinasi dengan Bawaslu Sultra dalam upaya kelancaran PSU paska ditunda sampai 7 Juni mendatang.

“Selain itu, KPU Sultra dan KPU Bombana akan melaporkan langsung perkembangan PSU Bombana kepada pimpinan KPU RI pada hari Senin 29 Mei,”

Dibeberkannya, dalam pelaksanaan PSU itu inti masalah hanya pada pihak Pemkab Bombana. Pasalnya, kata dia, sejauh ini KPU Bombana, Panwaslu Bombana, Polres Bombana dan TNI semua sudah siap melaksanakan PSU.

“Terlebih KPU serta Panwaslu Bombana sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah jalan mulai pembentukan badan adhock, validasi daftar pemilih dan logistik. Semua sudah berjalan. Jadi masalah bukan pada pihak KPU, Panwas, Polres. Tetapi pada Pemkab Bombana,” sindirnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menyepakati jika pelaksanaan PSU Bombana itu ditunda. Pasalnya, kata dia, jika dalam pelaksanaan itu Pemkab Bombana tidak menyiapkan anggaran maka dipastikan akan muncul sejumlah permasalahan-permasalahan nantinya.

“Bila tidak siap anggaran maka akan muncul sejumlah masalah. Sebelumnya proposal yang diusulkan Panwaslu Bombana itu Rp 1,8 miliar. Dalam usulan itu masih akan membayar honor Panwascam se-Kabupaten Bombana yang sebelumnya belum dibayarkan oleh Pemkab Bombana,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan tertundanya pelakasanaan PSU Bombana, Bawaslu Sultra akan melakukan penelusuran apakah dibalik tertundanya ada pihak yang sengaja menghalang-halangi tahapan dilakukannya PSU Bombana.

“Jika memang betul ada orang yang tidak bertanggungjawab menghalangi pelaksanaan PSU, maka akan diberi sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Bombana Sitti Saleha mengungkapkan, Pemkab Bombana hanya menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk pelaksanaan PSU atas Pilkada Bombana di tujuh tempat pemungutan suara (TPS).

Anggaran itu sudah secara keseluruhan baik untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bombana, Panwaslu Kabupaten Bombana maupun pihak keamanan TNI/Polri. Anggaran tersebut disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki Pemkab Bombana saat ini.

“Anggaran Rp 1 miliar itu untuk secara keseluruhan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Bombana baik untuk KPU, Panwaslu Bombana serta pihak kemananan dari TNI/Polri. Kesemuanya itu disesuaikan dengan APBD Bombana yang ada saat ini,” ungkapnya.

Ia mengakui jika anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan PSU nantinya. Olehnya itu, sambungnya, Pemkab Bombana akan kembali melakukan rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta meminta pendapat dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) mengenai kesiapan anggaran yang dimiliki Pemkab Bombana dalam melakukan PSU nantinya.

“Saat ini kondisi keuangan kita memang sangat terbatas. Sehingga kami akan kembali melakukan rapat bersama dengan TAPD. Setelah itu Pemkab Bombana juga akan memanggil KPU, Panwaslu Bombana serta pihak TNI/Polri untuk membahas mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan nantinya baik menjelang PSU ini sampai hari H pelaksanaan nantinya,” pungkasnya. (m2/lex)

To Top