Anggaran PSU Bombana Baru Siap Rp 1 miliar, Gubernur Siap Pinjamkan Rp 2,5 miliar – Berita Kota Kendari
Suksesi

Anggaran PSU Bombana Baru Siap Rp 1 miliar, Gubernur Siap Pinjamkan Rp 2,5 miliar

KENDARI, BKK – Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bombana yang disipakan pemerintah daerah (Pemda) setempat barulah senilai Rp 1 miliar. Jumlah ini terbilang minim dan jauh dari usulan penyelenggaraan yang mencapai Rp 7 miliar.

Pejabat (Pj) Bupati Bombana, Sitti saleha yang ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Senin (22/5), mengungkapkan bahwa untuk membiayai pelaksanaan PSU Bombana saat ini, pihaknya hanya dapat mengambil dari pos anggaran biaya tak terduga yang senilai Rp 1 miliar tersebut.  Selanjutnya, ia akan mencari pos anggaran yang lain untuk membiayai pelaksanaan amanah Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

“Kita akan rapatkan dulu. Dana yang ada saat ini tinggal kita cari tambahannya. Dicari dulu pos anggarannya dari mana yang tidak menyalahi aturan dan sesuai tata kelola keuangan,” kata Sitti saleha.

Ia mengaku sampai saat ini belum mengetahui jumlah rasional yang akan digunakan untuk membiayai PSU tersebut, sebab terkait rasionalisasi anggaran,  pihaknya masih koordinasi dengan BPKP.

Setelah dirasionalisasi, lanjutnya, pihaknya akan mengundang  KPU selaku penyelenggara kemudian Panwaslu dan Polres Bombana untuk membicarakan kebutuhan anggaran tersebut.

Minimnya anggaran yang tersedia untuk PSU Bombana itu sudah diketahui  Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam. Ia mengaku akan mencari jalan untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan meminjamkan dana pemerintah provinsi (Pemprov).

“Dalam keadaan terdesak soal penganggaran pilkada kabupaten maka pemerintah provinsi selalu siap memberikan bantuan pinjaman. Namun, untuk peminjaman tersebut ada mekanisme yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu,” terang Nur Alam yang ditemui usai melantik tiga bupati kemarin.

Dikatakan Nur Alam,  PSU Bombana dengan biaya Rp 3,5 miliar sudah bisa terlaksana. Olehnya, kekurangan dana sebesar Rp 2,5 menurutnya  bisa ditalangi sementara oleh pemprov dengan menggunakan dana kontogensi (darurat) yang memang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintahan yang mendesak. (nur)

To Top