Tuntut Upah Layak, Ribuan Perawat Kesehatan Demo di DPRD – Berita Kota Kendari
Beranda

Tuntut Upah Layak, Ribuan Perawat Kesehatan Demo di DPRD

Ketua DPW PPNI menyebut telah terjaid perbudakan modern di depan mata pemerintah.

KENDARI, BKK – Ribuan perawat honorer dari 17 kabupaten dan kota menyerbu Kota Kendari, menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (18/5). Mereka menuntut pemerintah memberikan upah layak.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sultra Heryanto kepada wartawan koran ini mengatakan, pemerintah mesti segera membuat regulasi agar hak-hak perawat yang masih bertatus honorer atau suka rela bisa terpenuhi.

Paling tidak, kata dia, sesuai dengan standar upah minimum provinsi (UMP).

“Setiap bulan perawat honorer di Sultra harus menerima gaji di bawah standar. Ini sangat memprihatinkan, padahal setiap hari mereka aktif bekerja di rumah sakit maupun puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Heryanto dalam orasinya.

Melihat kondisi yang dialami perawat honorer di Sultra saat ini, lanjut Heryanto, telah terjadi suatu perlakukan diskriminatif terhadap profesi perawat.

Bahkan kesannya telah terjadi perbudakan modern yang itu terjadi di depan mata pemerintah.

“Kami beranggapan, saat ini pemerintah tidak menjalankan amanah Undang-Undang Ketanagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sehingga perawat honorer tidak memenuhi penghidupan yang layak,” ungkapnya.

Selain menuntut upayah layak, ribuan perawat ini juga meminta agar pemerintah mengangkat perawat honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi yang menemui massa aksi itu mengatakan,  pihaknya akan berupaya menindaklanjuti tuntutan ribuan perawat tersebut, dengan cara segera  mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

“Sudah tepat teman-teman perawat ini memperjuangkan haknya yang mesti juga harus didengarkan pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah provinsi. Kami akan tindak lanjuti paling lambat setelah anggota dewan melakukan reses,” kata Suwandi.

Suwandi kemudian meminta agar 21 Mei mendatang, para perawat honorer itu kembali datang ke DPRD untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi terkait.

Massa aksi kemudian langsung membubarkan diri usai menerima penjelasan dari Suwandi. Sambil berorasi, mereka meninggalkan gedung DPRD dengan menyatakan akan terus memperjuangkan upah layak. (nur/iis)

To Top