Kasuistika

Kejati Terima Berkas Dugaan Suap CPNS K1 dan K2 Bombana

KENDARI, BKK – Setelah sekian lama ditangani pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), kasus dugaan suap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Satu (K1) dan Kategori Dua (K2)Kabuapaten Bombana 2012-2014 kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Penyerahan berkas tersebut disertai dengan penyerahan dua tersangka yakni Dr Arman dan Syamsuriati berikut barang buktinya, Rabu (17/5).

“Kita sudah terima berkas kasus ini, beserta tersangka dan barang buktinya,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Kejati Sultra Janes Mamankey SH saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/5).

Ia menjelaskan, pada kasus ini sendiri telah ada lima tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Sultra, tiga di antaranya telah menjadi terdakwa.

“Tiga terdakwa tersebut yakni M Ridwan yang merupakan Kepala BKD Bombana, kemudian anaknya Febriati dan oknum pegawai BKN Poltak Tambunan,” jelasnya.

Kelima tersangka ini, lanjut dia, mampu meraup keuntugan hingga Rp 12 miliar yang diperoleh dari para pendaftar CPNS K1 dan K2 periode 2012-2014 di Bombana.

“Ada Rp 12 miliar keuntungan yang diperoleh para tersangka ini dan itu dibagi-bagi,” tambahnya.

Sementara itu, terkait kasus ini Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Bidhumas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh yang ditemui terpisah juga mengatakan, jika dua tersangka yang telah diserahkan ke Kejati Sultra selama ini tidak ditahan.

“Sebelumnya dua tersangka ini kita tidak tahan, namun kalau pihak Kejati Sultra ingin melakukan penahanan pada dua tersangka itu maka itu telah menjadi kewenangan mereka,” pungkasnya.

Untuk diketahui juga, pada kasus ini sempat menyeret Bupati Bombana H Tafdil dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Andi Firman.

Berdasarkan pengakuan M Ridwan, H Tafdil juga mengetahui adanya pungutan uang kepada ratusan CPNS Bombana.

Bahkan, Tafdil pernah terlibat pertemuan dengan Poltak Tambunan di salah satu tempat di Jakarta, guna membahas penambahan kuota CPNS K-2 Bombana.

Hal ini, diakui Poltak Tambunan dalam persidangan.

Untuk keterlibatan Ketua DPRD Bombana disebutkan jika dia merupakan salah satu orang yang pengumpul uang senilai Rp 400 juta dari para CPNSD Bombana. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada M Ridwan. (cr5/iis)